Anggaran Kemendikdasmen Naik jadi Rp89,10 Triliun

Komisi X DPR RI menyetujui pagu Kemendikdasmen 2027 sebesar Rp89,10 triliun, naik Rp28 triliun dari usulan awal Rp61,10 triliun, untuk program prioritas pendidikan.
Tambahan dana dialokasikan Rp5 triliun bagi revitalisasi satuan pendidikan dan Rp23 triliun untuk gaji serta tunjangan guru PPPK yang beralih menjadi penuh waktu.
Mulai 1 Januari 2027, sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu dan pegawai pemerintah pusat, termasuk sekitar 6 ribu guru ber-SK pelaksana.
Jakarta, IDN Times - Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp89,10 triliun untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pendidikan.
Pagu tersebut merupakan hasil penyesuaian dari pagu anggaran awal Rp61,10 triliun dengan tambahan anggaran berdasarkan hasil rapat Panja Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp28,0 triliun.
Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, mengatakan, penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 akan diarahkan untuk memperkuat berbagai program prioritas kementerian.
“Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2026).
1. Alokasi tambahan Rp28,0 triliun

Mendikdasmen), Abdul Mu'ti di Komisi X DPR RI/(Humas Kemendikdasmen) Tambahan anggaran sebesar Rp28,0 triliun tersebut terutama dialokasikan untuk dukungan program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp5,0 triliun dan sebesar Rp23,0 triliun untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Secara keseluruhan, penyesuaian pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 sebesar Rp89,10 triliun adalah sebagai berikut:
1. Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp31,83 triliun
2. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp51,64 triliun
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp2,08 triliun
4. Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan sebesar Rp84,59 miliar
5. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,45 triliun
2. Seluruh fraksi menyetujui kenaikan anggaran

Mendikdasmen), Abdul Mu'ti di Komisi X DPR RI/(Humas Kemendikdasmen) Komisi X DPR RI menyatakan dukungan terhadap Kemendikdasmen untuk melaksanakan program strategis nasional dengan memperhatikan pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR RI dalam pembahasan anggaran 2027.
"Intinya, seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan tambahan menjadi Rp89,1 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati.
3. Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027

Ilustrasi pelantikan Guru PPPK (Istimewa) Dalam pembahasan tata kelola guru, pemerintah dan pimpinan DPR RI juga menyepakati sejumlah kebijakan. Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 melalui pengalihan dan diangkat menjadi pegawai pemerintah pusat.
Jumlah guru yang tercakup sekitar 242 ribu orang. Selain itu, sekitar 6 ribu guru PPPK paruh waktu yang melaksanakan tugas sebagai guru, tetapi memiliki SK sebagai pelaksana, juga akan dialihkan statusnya.


![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)



















