Pejabat Diminta Naik Transportasi Umum, Transjakarta Dukung Penuh

06 Feb 2025, 15:59 WIB

Ilustrasi bus TransJakarta (IDN Times/Rochmanudin)

Jakarta, IDN Times - PT Transjakarta menyambut baik dorongan publik yang meminta pejabat publik beralih menggunakan transportasi umum di Jakarta. Dorongan ini muncul setelah sejumlah peristiwa mobil mewah pejabat dengan pengawalan patroli yang arogan hingga menuai kecaman.

"Tentu kami menyambut baik diskusi dan wacana publik yang saat ini berlangsung. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan publik, tentu ini akan menjadi semakin baik," ujat Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Welfizon Yuza, di Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025).

1. Layanan transportasi akan cepat diperbaiki

Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza dalam kinerja Transjakarta 2024 di Jakarta Timur Kamis (6/2/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Welfizon menilai apabila para pemimpin mengunakan transportasi publik, maka akan memberikan dampak besar masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

"Kami melihat ini menjadi potensi yang besar pada saat pemimpin-pemimpin kita menggunakan publik transport, maka perbaikan layanan itu pasti akan berdampak cukup signifikan. Termasuk juga koordinasi antar bidang itu akan sangat cepat terjadi," ujarnya.

2. Kendala di lapangan mudah dicarikan solusi

Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza dalam kinerja Transjakarta 2024 di Jakarta Timur Kamis (6/2/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Welfizon mengatakan para pemimpin turun dan beralih menggunakan transportasi publik, maka kendala di lapangkan terkait integrasi dan kendala lain akan mudah.

"Jadi hal-hal yang selama ini menjadi kendala di lapangan terkait dengan integrasi, itu akan makin mudah untuk didorong oleh berbagai pihak," ucapnya.

3. Pejabat didorong gunakan transportasi publik

Suasana KRL yang dipenuhi penumpang pada siang hari. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sudah saatnya pejabat mengurangi penggunaan pengawalan dan kendaraan dinas di jalan raya. MTI mendorong agar beralih ke transportasi publik.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menilai transportasi umum di Jakarta kini telah cukup baik, dan dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas pejabat publik.

“Pengawalan di jalan raya sebaiknya dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat negara lainnya tidak perlu dikawal secara berlebihan," katanya.