Pembebasan Lahan Proyek Tol Probowangi Masih 5 Persen 

Adi melakukan kunjungan ke Banyuwangi bersama jajaran pemangku kebijakan proyek Tol Probowangi untuk meninjau ulang prospek dan proyeksi ke depan. Pihaknya berharap, pada tahun 2024 konstruksi di seksi 1 Probolinggo-Besuki bisa tuntas.

"Target, 2024 seksi satu, tapi kami lihat juga sisi pendanaan. Sumber (pendanaan) ada dua, pertama utamanya dana dari pemerintah, langsung dibayar. Dan ada dana talangan. Target konstruksi 2024, itu seksi satu," kata Adi.

Sementara itu, pihaknya menilai hasil analisis keuntungan atau Internal Rate of Return (IRR) dari rencana investasi Tol Probowangi masih kurang memenuhi target. Dilihat dari jumlah intensitas kendaraan yang keluar dari Leces, Probolingg,o rata-rata masih 7.000 unit per hari.

Sementara landasan IRR yang digunakan untuk proyek Tol Probowangi setidaknya bisa mencapai 20.000 unit per hari.

"Dari beberapa studi awal, sekarang review lagi dengan rencana awal. Sekarang kami lihat traffic-nya, mudah-mudahan, begitu kami hitung lagi masih sesuai target," imbuhnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPL) Pengadaan Tanah, Tol Probowangi III, Pungki Enggar mengatakan, di kawasan Banyuwangi sendiri terdapat 9 desa dari 2 kecamatan yang bakal dilintasi jalan tol.

"Di Banyuwangi panjang 32,2 kilometer, total desa 9 desa 2 kecamatan. Kecamatan Wongsorejo 7 desa. Kecamatan Kalipuro 2 desa," ujarnya.

Dari 9 desa tersebut, proyek tol di Banyuwangi akan dimulai dari kawasan Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, kemudian ke Desa Alas Bulu, Bangsring, Bengkak, berlanjut ke Kecamatan Kalipuro di Desa Ketapang dan Bulusan.

Untuk jalan keluar tol sendiri akan ditempatkan di dua tempat, yakni Bajul Mati Wongsorejo dan Bulusan Kecamatan Kalipuro.

"Exit tol ada dua, Bajul Mati dan Bulusan," ujarnya.

Sementara terkait capaian target pembebasan lahan di kawasan Banyuwangi dari titik yang sudah ditetapkan oleh gubernur Jawa Timur sudah tahap penilaian harga tanah dan identifikasi.

"Progres, yang sudah penilaian harga tanah itu di desa watukebo, tapi belum bisa dilakukan musyawarah karena ada beberapa hal. Untuk desa lainnya masih jalan di pengukuran dan identifikasi. Meski belum bisa bayar tanahnya, progres tetap jalan," ujarnya.