Depok, IDN Times - Saat pembebasan jalan Tol Cinere Jagorawi (Cijago), sejumlah warga Kecamatan Limo mempertanyakan kinerja Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Depok. Sebab, tanah yang berada di kawasan tersebut mengalami masalah.
Bahkan, terdapat warga yang tanahnya masuk ke dalam bidang milik warga lain sehingga banyak warga yang menuntut dan mempertanyakan kinerja BPN Depok. Hingga kini, permasalahan tersebut belum kunjung selesai dan masih dalam proses penanganan BPN Depok.
Pemilik lahan, Suharlin Lilin Harlini mengatakan, telah memiliki tanah seluas 2.000 meter persegi sejak 2001 di kawasan Kecamatan Limo, Kota Depok. Seiring berjalannya waktu, saat akan pembebasan Tol Cijago dirinya mendapatkan kabar bahwa tanahnya bermasalah.
"Anehnya ketika proses pembayaran Tol Cijago berlangsung pada awal tahun ini di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, mendapatkan kabar tanah saya bermasalah," ujar Lilin, Selasa (25/5/2021).
Lilin mengungkapkan, dari keterangan BPN Depok tanahnya tidak bisa dibayarkan karena status tanah miliknya tumpang tindih atau overlap. Atas pernyataan itu dirinya merasa kaget karena tanahnya overlap dengan sertifikat milik PT Artha CP.
"PT itu memiliki tanah yang berbeda dengan miliknya dan PT itu membeli secara lelang kepada PT Wisma. Tapi masalahnya mereka tidak mengkroscek dahulu tanahnya," terang Lilin
Lilin menduga, pada kasus yang dialaminya bersama warga lain ada permainan mafia tanah. Bahkan pihaknya menduga permainan pada tanah juga dilakukan BPN Depok. Melihat hal tersebut, dirinya meminta BPN Pusat untuk melakukan pengusutan ke BPN Depok.
"Kok nggak memihak kita, padahal kita yang lebih kuat, mereka kan dapatnya dari lelang. Mereka dapat tahun berapa kita tahun berapa, apakah PT itu memberi sesuatu ke BPN" ucap Lilin.
Salah seorang warga lainnya, Udin mengatakan, tanah miliknya juga mengalami masalah. Padahal dirinya merupakan warga Limo dan pernah menjadi pengurus lingkungan. Selain itu, dirinya memiliki surat yang membuktikan bahwa tanah miliknya sah bukan overlap.
"Saya sempat disebut sebagai mafia tanah. Jadi kita punya surat-surat yang sah dan benar, tanahnya yang mana saja punya PT dan warga kita juga tau, karena sempat menjadi pengurus lingkungan," kata Udin.
Kasi Pengadaan Tanah BPN Depok, Dwi Setyono mengatakan, permasalahan tanah milik Lilin dengan PT Artha CP terjadi tumpang tindih. Hasil dari pengukuran, sejumlah tanah di wilayah Kecamatan Limo terjadi overlap ke PT Atha CP. Namun dirinya tidak dapat menjelaskan secara terperinci karena teknis tersebut berada di bidang pengukuran.
"Ini kan yang ploting bagian pengukuran bukan dari sekretariat," ujar Dwi.
Dwi mengungkapkan, pihaknya pernah melalukan mediasi antara pemilik tanah yakni Lilin dengan pihak PT Artha CP. Setelah melakukan mediasi, pihaknya melakukan pengukuran kembali. Namun hingga kini terkait hasilnya masih dalam proses dibagian pengukuran.
"Terkait siapa yang lebih kuat datanya itu kita tidak bisa menilai, pengadilan itu. BPN hanya sebatas mediasi," pungkas Dwi.