Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)
  • Mendagri Tito Karnavian meminta pemda mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial agar bansos pemerintah lebih tepat diterima masyarakat yang membutuhkan.

  • Digitalisasi Perlinsos mengintegrasikan data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan Dukcapil, untuk memperkuat verifikasi serta mencegah bansos diterima warga mampu.

  • Pemanfaatan biometrik memungkinkan identifikasi kondisi sosial ekonomi lebih cepat, sekaligus membantu pemda menekan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bansos yang tepat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Mendagri mendorong pemerintah daerah mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial dan memastikan bantuan tepat sasaran.
  • Who?
    Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pemerintah daerah, Kementerian Sosial, Dewan Ekonomi Nasional, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil, serta masyarakat calon penerima bansos terlibat dalam program ini.
  • Where?
    Imbauan disampaikan dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, dalam rapat yang dilaksanakan secara hybrid.
  • When?
    Senin, 16 November 2026, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027 dan perlindungan sosial.
  • Why?
    Masih terdapat warga mampu yang menerima bansos, sementara masyarakat sangat membutuhkan belum terdata. Digitalisasi ditujukan memperkuat ketepatan sasaran serta membantu daerah menekan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
  • How?
    Sistem Perlinsos mengintegrasikan data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan Dukcapil, untuk verifikasi kondisi sosial ekonomi melalui biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

1. Digitalisasi Perlinsos permudah akses layanan publik masyarakat

Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)

Mendagri menjelaskan, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” katanya.

2. Integrasi data cegah salah sasaran penyaluran bansos

Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)

Ia menilai, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang sangat membutuhkan belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga. Salah satunya data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

3. Digitalisasi Perlinsos bantu daerah tekan kemiskinan ekstrem

Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Kemendagri)

Mendagri menjelaskan, integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

"(Sebanyak) 98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.

Mendagri menegaskan, percepatan program tersebut bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sebab, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More