Ilustrasi anggaran (IDN Times/ Aditya Pratama)
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Media Kemendagri sekaligus Koordinator Media Posko Nasional Satgas PRR, Kastorius Sinaga, menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan TKD tambahan sebesar Rp10,64 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari total tersebut, Sumatera Utara memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp6,35 triliun untuk mendukung pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Namun, realisasi penggunaannya masih belum maksimal dibandingkan dua provinsi lainnya.
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi TKD tambahan di Sumatera Utara baru mencapai Rp1,99 triliun dari pagu Rp6,35 triliun atau sekitar 31,46 persen. Sementara itu, Aceh telah mencapai 43 persen dan Sumatera Barat sebesar 36 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Kemendagri memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar segera mempercepat realisasi anggaran.
“Inilah yang menjadi perhatian dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang mendorong kita agar memfasilitasi daerah untuk cepat membelanjakan TKD tambahan ini,” ucap Kastorius.
Ia menjelaskan, TKD tambahan merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan fiskal tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah sekaligus mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memanfaatkan anggaran tersebut untuk mendukung berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk menggerakkan kembali aktivitas dan perekonomian masyarakat.
“Artinya, waktu semakin kurang bersahabat untuk merealisasikan TKD tambahan ini. Tahun anggaran 2026 tinggal 1 bulan, ya yaitu di bulan November dan Desember ini. Ketua Satgas PRR, Bapak Mendagri ya, sudah mengingatkan kita, ya, jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat. Maka, oleh karena itu, dalam kesempatan itu, ini kami ingin mendorong termasuk Kabupaten Langkat agar segera merealisasikannya melalui OPD-OPD yang telah diatur,” kata Kastorius.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, juga mengingatkan pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar mempercepat realisasi tambahan TKD yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tito menyoroti masih timpangnya realisasi tambahan TKD di sejumlah daerah. Bahkan, terdapat daerah yang belum merealisasikan penggunaan anggaran sama sekali meskipun dukungan fiskal dari pemerintah pusat telah diberikan.
“Kepada rekan-rekan daerah segera tambahan TKD yang diberikan Bapak Presiden. Tolong manfaatkan betul maksimal. Saya tahu ada yang punya alasan bahwa ini kita akan bayar ketika pekerjaannya selesai di akhir tahun," ujar Tito.
Tito menegaskan, tambahan anggaran tersebut harus digunakan secara optimal untuk mendukung pemulihan daerah dan tidak dialihkan untuk membiayai kebutuhan lain di luar peruntukannya. Ia memahami terdapat pemerintah daerah yang beralasan pembayaran baru dapat dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai pada akhir tahun. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan anggaran tidak terserap.
"Jangan sampai alasannya karena dana yang dipakai buat yang lain. Bukan begitu. Atau karena disengaja untuk dijadikan simpanan akhir tahun," tegasnya.
Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan bantuan keuangan Presiden sebesar Rp12,34 triliun bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan tersebut terdiri dari tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan TKD Rp10,64 triliun, serta bantuan keuangan Presiden melalui TKD sekitar Rp1,44 triliun.
Berdasarkan data realisasi, Sumatera Barat mencatat capaian tertinggi sekitar 54,72 persen di Kota Pariaman. Namun, masih terdapat daerah dengan realisasi rendah, seperti Kota Payakumbuh yang baru mencapai 5 persen.
Di Sumatera Utara, realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Asahan sebesar 60,52 persen. Sebaliknya, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba belum merealisasikan penggunaan anggaran sama sekali.
Sementara di Aceh, Kabupaten Pidie telah merealisasikan penggunaan anggaran hingga 93 persen. Meski demikian, masih terdapat daerah yang belum menjalankan realisasi anggaran, salah satunya Kabupaten Bireuen.
Tito meminta seluruh kepala daerah memastikan anggaran tambahan tersebut benar-benar digunakan untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Percepatan realisasi anggaran dinilai penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh wilayah terdampak berjalan sesuai target.