Pemerintah akan Bentuk Dewan Aglomerasi Usai RUU DKJ Disahkan

Tito kemudian menjelaskan urgensi Dewan Aglomerasi. Pertama, terkait dengan urusan banjir yang tidak mungkin dikerjakan oleh Jakarta saja.

Kemudian, terkait dengan transportasi, masyarakat di wilayah aglomerasi juga mobilitasnya tinggi ke Jakarta.

“Contohnya banjir. Daerah tangkapan air di Cianjur dan (Kabupaten) Bogor harus melakukan reboisasi. Kemudian daerah tengah, Bogor dan Depok, harus disiapkan semacam waduk. Terus daerah bawah, DKI Jakarta, harus siapkan pelebaran sungai, banjir kanal, sodetan. Kalau setiap kepala daerah bekerja dengan konsepnya sendiri, yang jadi korban adalah rakyat,” kata dia.

Tito menegaskan, Dewan Aglomerasi ini sudah dibahas sejak 2022. Nantinya, Dewan Aglomerasi akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden.

“Oleh karena itu, apapun namanya nanti, diperlukan semacam mekanisme untuk harmonisasi dan sinkronisasi di aglomerasi. Ini memang kebutuhan. Dan ini sama seperti Badan Percepatan Pembangunan Papua yang dipimpin oleh Wapres (Wakil Presiden) yang sudah berjalan dua tahun lebih,” ucap dia.

"Kenapa dipimpin Wapres? Karena ini melibatkan empat kementerian koordinator. Kalau hanya dua kementerian saja pasti akan terkunci. Dan saya tegaskan, Dewan Aglomerasi bukan eksekutor. Dia hanya sinkronisasi, perencanaan, dan evaluasi. Eksekutornya adalah pemerintah daerah masing-masing," sambungnya.

Lebih lanjut, Tito berharap, Jakarta bisa menjadi kota pusat ekonomi yang maju seperti New York hingga Sydney.

“Jadi wewenang khusus yang diberikan Jakarta dalam draf RUU DKJ yang diajukan pemerintah adalah untuk mendukung Jakarta menjadi postur kota global, pusat ekonomi dan jasa keuangan,” imbuhnya.