Pemerintah Akan Perbaiki 15 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Perbatasan

24 Apr 2026, 22:01 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian dalam jumpa pers di di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026) (Dok. Kemendagri)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah melalui BNPP akan memperbaiki 15 ribu rumah tidak layak huni di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Tito Karnavian menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan rasa bangga terhadap negara.
Penentuan penerima bantuan diverifikasi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari BPS agar tepat sasaran serta mendorong pembangunan fasilitas lain di kawasan perbatasan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2010

BNPP mulai berdiri, menjadi lembaga yang kini menjalankan program besar di kawasan perbatasan.

23 April 2026

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan rencana program BSPS untuk memperbaiki 15 ribu rumah tidak layak huni di perbatasan. Ia menyampaikan bahwa alokasi awal hanya 10 ribu unit sebelum ditingkatkan menjadi 15 ribu setelah peninjauan lapangan.

kini

Program BSPS disiapkan dengan verifikasi data penerima berdasarkan DTSEN BPS agar bantuan tepat sasaran dan mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 15 ribu rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan Indonesia.
Who?
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian memimpin program ini, didukung Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Where?
Program dilaksanakan di 40 kabupaten dan kota perbatasan yang tersebar di 17 provinsi, dengan peluncuran disampaikan dari Kantor BNPP, Jakarta.
When?
Pernyataan resmi disampaikan pada Kamis, 23 April 2026, saat konferensi pers di Kantor BNPP Jakarta.
Why?
Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan serta memperkuat rasa nasionalisme dan ketahanan negara melalui peningkatan kualitas hidup warga.
How?
Bantuan diberikan melalui verifikasi data penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari BPS agar penyaluran tepat sasaran dan transparan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah mau bantu orang yang rumahnya rusak di perbatasan. Pak Tito bilang ada lima belas ribu rumah yang mau diperbaiki supaya jadi bagus dan kuat. Banyak daerah akan dapat bantuan ini. Nanti datanya dilihat dari BPS biar tepat orangnya. Sekarang mereka siap kerja supaya orang di perbatasan senang dan bangga sama negaranya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Rencana perbaikan 15 ribu rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau. Peningkatan alokasi dari 10 ribu menjadi 15 ribu unit mencerminkan respons cepat terhadap kebutuhan lapangan, sementara verifikasi berbasis data BPS memastikan bantuan tersalurkan secara tepat dan transparan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan. Program ini akan menyasar 15 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Tito mengatakan, program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara

Mendagri Tito Karnavian saat memimpin rapat bedah rumah di 6 provinsi. (dok. Kemendagri).

Menurut Tito, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara.

Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi buffer zone sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

2. Alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10 ribu unit

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri)

Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut. Dia mengatakan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10 ribu unit.

Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15 ribu unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

“Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010,” kata dia.

3. Diverifikasi dengan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional dari BPS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dalam pelaksanaannya, usulan sasaran penerima bantuan nantinya diverifikasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, mengingat DTSEN memiliki data detail by name by address.

Dia berharap program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program pembangunan di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar, dermaga, hingga fasilitas pendidikan.

“Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir,” kata Tito.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.