Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan pembatasan yang dilakukan pemerintah saat kerusuhan pecah di Papua beberapa hari terakhir.
Keadaan Papua yang memanas belakangan ini menjadi alasan mengapa pemerintah membatasi akses, baik bagi orang asing yang mau masuk ke Indonesia maupun pembatasan internet di Bumi Cendrawasih.
Menurut Wiranto, harus ada filter yang dilakukan untuk membedakan saat kondisi sudah kondusif atau aman. Keputusan membatasi orang asing ke Papua merupakan hak pemerintah Indonesia.
"Kemarin pada saat rapat dengan Menlu (Menteri Luar Negeri), beliau juga sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang-orang asing di sana," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/8).
Selain menutup akses bagi warga negara asing, pemutusan jaringan internet di Papua juga merupakan buntut dari kerusuhan yang terjadi di pulau paling timur Indonesia itu. Namun Wiranto memastikan, akan segera menarik pasukan dan menormalkan kembali akses media sosial di Papua.
"Saya sudah janji berkali-kali akan kita tarik pasukan, akan kita kembalikan normal media sosial agar aktivitas masyarakat tidak terganggu, tapi tunggulah ya," ucap Wiranto.
Terkait separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Wiranto mengatakan, tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak mempunyai gerakan separatis, termasuk Indonesia dan hal tersebut harus dinetralisasi.
"Saya ingatkan, tidak ada satu negara pun di dunia yang terbebas dari separatis, pasti ada. Semua negara pasti ada yang pikirannya aneh, pikiran tidak sesuai dengan kebanyakan warga negara di negara itu, termasuk di Indonesia pasti ada, tidak hanya di Papua, tempat lain pasti ada, tapi itu yang harus kita lawan," kata Wiranto.