Jakarta, IDN Times – Pemerintah mempertegas komitmen penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan penegakan hukum terhadap pelaku perorangan maupun korporasi.
Langkah tersebut mencakup penyidikan tindak pidana, pemberian sanksi administratif, serta pengawasan kawasan konsesi untuk mencegah kebakaran berulang dan melindungi kelestarian lingkungan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho memastikan penindakan dilakukan tanpa membedakan status kepemilikan perusahaan. Dua korporasi, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana karhutla.
“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” kata Dwi.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan momentum dua tahun ke depan yang diperkirakan memiliki kondisi cuaca lebih basah untuk mempercepat pemulihan lahan gambut.
"Kalau ramalan BMKG benar, mudah-mudahan dua tahun ke depan kemungkinan agak basah. Jadi bisa menjadi waktu bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum El Nino mungkin 2029 atau 2030 datang," jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal penanganan karhutla melalui koordinasi aparat penegak hukum dan kementerian terkait.
“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ujar Dudung.
Selain penanganan pidana, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau tindakan pemulihan.
Pemerintah juga mengidentifikasi kebakaran pada areal konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas mencapai 33.514,01 hektare. Temuan tersebut menjadi dasar penguatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegas Dudung.