Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Gibran
Kemendikdasmen resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Pencabutan ditetapkan lewat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, yang ditandatangani Tatang Muttaqin di Jakarta pada 11 November 2026.
Keputusan ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 yang membatalkan surat tersebut; dokumen ditarik dan dinyatakan tak berkekuatan hukum mengikat.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang merupakan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan itu ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, di Jakarta pada Rabu (11/11/2026). Dalam dokumen keputusan tersebut dijelaskan, pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026.
Putusan MA tersebut menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi diktum KESATU.
Selanjutnya, dalam diktum KEDUA disebutkan:
"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)."
Dalam pertimbangannya, keputusan tersebut juga merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan amar putusan.
