Indonesia-Norwegia Teken Jual Beli 12 Juta Ton Karbon di COP31
Indonesia dan Norwegia menandatangani kesepakatan politik jual beli 12 juta ton karbon melalui PLN dan GGGI di COP31.
Indonesia membutuhkan sekitar Rp4 ribu triliun untuk penurunan emisi, sehingga pasar karbon disebut sebagai salah satu solusi pendanaan.
Kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan masih dalam proses, sementara harga karbon ditargetkan USD20-40 per ton CO2e.
Antalya, IDN Times - Indonesia dan Norwegia sepakat menandatangani Memorandum of Political Agreement (MoPA) atau nota kesepahaman politik terkait jual beli karbon. Jumlahnya mencapai 12 juta ton CO2e sesuai perjanjian MoU pada COP30 di Belem, Brasil.
Penandatanganan ini dilakukan melalui PLN dan perusahaan Norwegia, Global Green Growth Institute (GGGI), di COP31 Turki, Rabu (11/11/2026). Perjanjian ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland.
Jumhur menyebut Norwegia merupakan salah satu negara yang sangat memperhatikan soal perubahan iklim. Dia menyebut pihaknya juga tengah berupaya menggaet negara lain untuk mengurangi emisi di Indonesia.
"Norwegia merupakan negara yang memiliki perhatian tinggi terhadap perubahan iklim. Artinya, mereka adalah negara pelopor atau juara dalam upaya penanganan perubahan iklim. Saya juga mengundang negara-negara lain agar bisa seperti Norwegia, memberikan dukungan nyata kepada negara berkembang yang ingin bersama-sama mengurangi emisi," kata Jumhur.
1. Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp4.000 triliun
Foto udara penampakan PLTS PLN IP Semarang. (IDN Times/Dok Humas PLN IP Semarang) Jumhur mengungkap Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp4.000 triliun untuk penurunan emisi. Dengan itu, pasar karbon menjadi salah satu solusinya.
"Kalau kami hitung dana yang diperlukan, jumlahnya mencapai 281 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya sekitar Rp4.000 triliun. Nah, itu kan tidak mungkin seluruhnya ditanggung pemerintah. Jadi, kita harus mengundang siapa pun untuk bersama-sama berkontribusi. Karena ini merupakan kebutuhan semua pihak," ujar Jumhur.
2. Jepang dan Korsel dalam proses penjajakan
Seorang petugas laki-laki mengarahkan karyawan perempuan saat mengecek kondisi panel surya di PLTS PLN IP Semarang. (IDN Times/Dok Humas PLN IP Semarang) Sementara itu, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH, Haryo Pambudi, menyebut perjanjian ini merupakan yang terbesar dalam sejarah UNFCCC. Dia menyebut Indonesia juga masih ada perjanjian MoU dengan Jepang hingga Korea Selatan, tetapi masih dalam progres.
"Yang nanti ditargetkan akan sebesar 12 juta ton CO2 ekuivalen sampai dengan 2038 dan ini merupakan dokumen kontrak pertama yang terbesar yang tercatat di bawah Sekretariat UNFCCC," ujar Haryo.
3. Karbon ditargetkan dijual 40 dolar per ton CO2 ekuivalen
PLTS atap dengan kapasitas 2,5 megawatt peak (MWp) resmi beroperasi di area Workshop dan Gedung New HSSE KPI Kilang Balikpapan (19/5) (dok. Pertamina) Lebih lanjut, Haryo menjelaskan Indonesia akan berencana menentukan harga karbon yang paten. Di mana ditargetkan 20-40 dolar AS per ton CO2e.
"Berdasarkan hasil negosiasi awal dan berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan oleh PLN, kita akan memilih skema di mana range harga karbon nanti akan berkisar antara 20 sampai 40 dolar per ton CO2 ekuivalen," katanya.
