Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberi kemudahan pelayanan hak administrasi kependudukan kepada para pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Termasuk akses data yang diperlukan buat Pilkada 2024.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan hak pilih warga terdampak bencana terlayani dengan baik.
Bima Arya menuturkan, pemerintah akan membangun 22 tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi pengungsia untuk mengakomodasi hak pilih pengungsi.
“Kami memastikan agar semua pengungsi bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Ada memang sekitar 37 TPS yang terdampak, sehingga ada 22 TPS didirikan di tempat pengungsian. Kemudian ada beberapa TPS di perbatasan untuk memfasilitasi pengungsi yang mandiri,” tutur dia dalam keterangannya, dikutip Senin (25/11/2024).
Kemendagri juga menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana, barang, serta uang tunai kepada pengungsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT. Bantuan tersebut diserahkan langsung Wamendagri Bima Arya secara simbolis di Kantor Bupati Flores Timur, Minggu (24/11/2024).
Dalam kesempatan itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri juga memberikan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas sub-urusan bencana pada 2024. Bantuan tersebut diberikan buat mendukung berbagai kebutuhan di posko pengungsian.
Bima mengatakan, bantuan ini menunjukkan komitmen Kemendagri dalam memastikan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang cukup, sekaligus perlindungan hak administrasi kependudukan (adminduk), akses pendidikan, hingga layanan TPS.
“Jadi kalau yang difasilitasi pemerintah yang pengungsian ada TPS-nya, tapi untuk mandiri nanti akan dijemput, akan diantar, difasilitasi oleh koordinasi antara Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur,” katanya.
Selain itu, pemerintah menyediakan hunian sementara bagi para pengungsi dan merancang hunian tetap dengan memastikan status kepemilikan lahan disepakati bersama tokoh adat setempat.
Kemudian di sektor pendidikan, pemerintah memastikan tidak ada siswa terdampak bencana yang dikeluarkan dari sekolah. Ujian juga akan difasilitasi di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pendidikan masih tetap berlangsung.
“Ada hunian sementara di beberapa tempat, dan untuk jangka panjang disiapkan hunian tetapnya. Sekarang masih dirundingkan bersama-sama, karena kita ingin agar berhati-hati untuk status kepemilikan lahannya, untuk area relokasinya dan semuanya. Pasti akan dikomunikasikan bersama-sama dengan warga, dengan tokoh-tokoh adat semua di sini,” jelasnya.