Tata Kelola Pemerintahan Terbaik, Pemkab Banyuwangi Raih Award Mendagri

02 Des 2025, 17:30 WIB

Editor IDN Creative

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik, Pemkab Banyuwangi Raih Award Mendagri (dok. Pemkab Banyuwangi)

Intinya sih...

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan tertinggi untuk kategori Kabupaten dengan skor 82,92, di atas nilai rata-rata 65.15.
Penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Banyuwangi, melalui orkestrasi sektor dan prinsip pelayanan publik yang partisipatif.
Penghargaan diharapkan dapat mendorong kinerja seluruh jajaran birokrasi di Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi penghargaan atas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (1/12/2025).

“Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah dalam menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang di diberikan,” ungkap Tito Karnavian.

Penghargaan tersebut, bagi Tito, tak sekadar sebagai motivasi dan pengukuran kinerja. Namun, juga untuk membagi insentif sesuai dengan prestasi yang telah diraih. “Daerah harus berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaiknya,” ungkapnya.

1. Ada empat parameter pengukuran untuk melihat tata kelola kinerja pemerintah daerah

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik, Pemkab Banyuwangi Raih Award Mendagri (dok. Pemkab Banyuwangi)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh nilai tertinggi untuk kategori Kabupaten. Banyuwangi berhasil mengumpulkan skor 82,92, jauh di atas nilai terendah 23,24 dan diatas nilai rata-rata sebesar 65.15. Kategori ini, mencakup seluruh pemerintah daerah dari fiskal rendah, sedang hingga tinggi.

“Ada empat parameter pengukuran yang dilakukan untuk melihat tata kelola kinerja pemerintah daerah. Mulai dari Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), hingga Monitoring Center for Prevention (MCP),” terang GM Pusat Data Tempo Khairul Anam yang mewakili dewan juri.

Berbagai data tersebut, imbuh Anam, didapatkan dari lima indeks penilaian Kemendagri dan empat indeks penilaian dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan selama kinerja 2024-2025. “secara keseluruhan mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” tegasnya.

2. Ipuk Fiestiandani: penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh stakeholder

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik, Pemkab Banyuwangi Raih Award Mendagri (dok. Pemkab Banyuwangi)

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Banyuwangi.

“Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan di bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Baik dari daerah yang berfiskal rendah, sedang ataupun tinggi,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, imbuh Ipuk, berkat kinerja semua sektor yang terus dilakukan orkestrasi. Di antaranya melalui Weekly Meeting dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat. Pertemuan rutin setiap pekan itu, mengupas berbagai persoalan mingguan untuk bisa diselesaikan secara lintas sektoral.

“Dari pertemuan ini, kami urai persoalan dan kita bagi habis tanggung jawab masing-masing OPD. Dari sini, tidak ada lagi ego-sektoral yang kerap membuat persoalan stag, tidak teratasi,” terang Ipuk.

3. Penghargaan jadi penyemangat seluruh jajaran birokrasi di Pemkab Banyuwangi

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani (IDN Times / Tata Firza)

Selain itu, papar Ipuk, di berbagai OPD juga ditekankan prinsip pelayanan publik yang partisipatif dalam Banyuwangi Melayani. Program ini, memberikan kontak person setiap penanggung jawab OPD ke publik. Sehingga dapat memperoleh penyelesaian secara efektif.

“Hal ini juga memutus adanya makelar, pungli atau sejenisnya dalam memberikan pelayanan publik,” papar Ipuk.

Penghargaan tersebut, juga diharapkan bisa melecut kinerja seluruh jajaran birokrasi di Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Ini menjadi penyemangat bagi kami,” pungkasnya. (WEB)