Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj ) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, akan mendata instansi pemerintah di DKI Jakarta yang masih menggunakan air tanah.
"Ini akan kami petakan terlebih dahulu. Kami juga akan meminta jajaran terkait, seperti Asisten Pembangunan dan SDA, serta Kementerian PPNPR untuk memetakan kantor-kantor yang masih menggunakan air tanah," ujar Teguh di Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
Teguh akan melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kelurahan agar warga tidak menggunakan kembali air tanah yang akan mengakibatkan penurunan permukaan tanah khususnya di Jakarta.
"Kami akan mulai sosialisasi ke tingkat kelurahan, kecamatan, dan instansi pemerintah," kata dia.
Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengadu langsung kepada Pj Gubernur DKI karena banyak kantor pemerintahan yang masih menggunakan air tanah. Kondisi ini jadi ironi karena pemerintah sendiri yang melarang penggunaan air tanah.
"Jadi Pak Gubernur, kami sering mendapat kritik terkait eksploitasi air tanah di Jakarta, yang mana penggunaannya sudah tidak dianjurkan dalam peraturan daerah. Namun, ironisnya, masih ada kantor pemerintahan dan rumah sakit pemerintah yang menggunakan air tanah," ujar Arief dalam FGD Peningkatan Pelayanan Air Bersih Perpipaan untuk Fasilitas Kesehatan (Faskes) Milik Pemprov DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
Sebagai upaya konkret, PAM Jaya akan memperluas jaringan layanan air bersih ke berbagai titik di Jakarta dengan target tambahan 68 ribu sambungan baru tahun ini.
“Target ini belum pernah tercapai di seluruh Indonesia, namun kami optimistis untuk merealisasikannya. Tahun depan, target kami bahkan lebih besar lagi, yaitu 130 ribu sambungan baru,” ujar Arief.