Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membeli sebanyak 21 mobil dinas listrik pada 2023 dengan rencana anggaran Rp800 juta per unit. Total diperkirakan mencapai Rp18 miliar.
"Jadi anggarannya gede sekali hampir 800 juta (per unit)," ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi, dikonfirmasi, Selasa (21/2/2023).
Pihaknya saat ini sedang menyusun revisi peraturan kepala daerah tentang kendaraan dinas operasional.
Pengadaan kendaraan dinas ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas.
Sementara perubahan dalam aturan ini sudah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Sudah ada (aturan) pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) itu. Tinggal mengubah aja bahwa Pemprov DKI dibolehkan pengadaan kendaraan listrik, satu pasal aja,” kata Reza.
Reza mengungkapkan, pengadaan mobil listrik nantinya akan digunakan untuk sejumlah Asisten Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah, Inspektorat, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Kalau Pak Gubernur sudah ada. Jadi masih menunggu perkada," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, pergantian kendaraan dinas berbahan bakar fosil ke mobil listrik dimulai tahun ini.
Untuk anggarannya akan segera disiapkan, namun kemungkinan anggaran terbesar akan dialokasikan tahun depan.
"Jadi sekarang Presiden sudah memerintahkan untuk APBN untuk pembelian pengadaan kendaraan, membeli yang EV (electric vehicle) mulai tahun ini dan lebih besar lagi tahun depan," kata Luhut saat ditemui di kantor Sarinah, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Adapun program konversi kendaraan dinas itu dilakukan untuk bisa meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri sehingga tak ada lagi yang menggunakan mobil BBM pada 2035.
"Kita harapkan 2035 tidak ada lagi mobil combustion yang diproduksi dalam negeri. Kita semua akan pakai EV," tutur Luhut.