Tersangkut Kasus Suap, Pemprov Jabar Akan Tinjau Ulang Izin Meikarta

Menurut Ridwan, berdasarkan penelusuran internal pihak Pemprov Jawa Barat, tidak ada masalah terhadap izin 84,6 hektare yang telah dikeluarkan bagi pengembang Meikarta. Hal itu juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil. 

"(Izin) Meikarta enggak ada masalah. Waktu itu, dirjen tata ruang, dirjen pengendalian (pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah) menyampaikan surat kepada Bupati (Bekasi) bahwa yang sudah selesai dan sesuai tata ruang itu 84 hektare dan itu supaya diselesaikan sesuai peraturan perizinan yang berlaku," ujar Sofyan pada Jumat (19/10) ketika dikonfirmasi media di Jakarta. 

Sayangnya, pengeluaran izin itu diduga karena ada kongkalikong antara pengembang Meikarta dengan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap Neneng dan beberapa pejabat Pemkab lainnya menerima uang suap dengan total Rp13 miliar. Namun, yang baru terealisasi Rp7 miliar. 

Oleh sebab itu, Ridwan pun mendukung langkah hukum yang tengah dilakukan oleh komisi antirasuah. 

"Jika ada masalah suap menyuap pada proses proyek ini di Pemkab Bekasi, maka Pemprov mendorong agar KPK menegakan hukum dengan tegas dan adil karena sudah menyangkut ranah pidana," kata Kang Emil lagi. 

Apalagi, Lippo Group akan mengurus izin tidak lagi seluas 500 hektare melainkan 700 hektare. Data dari KPK, pengurusan izin terdiri dari tiga fase. Fase pertama untuk area seluas 84,6 hektare. Sedangkan fase kedua dan ketiga masing-masing 252,6 hektare dan 101,5 hektare. 

Apakah pengurusan izin di fase kedua dan ketiga turut melibatkan suap, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengaku belum mengetahui mengenai hal tersebut. 

Untuk menanggapi izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Bekasi, maka Pemprov Jawa Barat segera melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap izin proyek Meikarta. Sebelumnya, kewenangan Pemprov hanya memberikan rekomendasi. Eksekusi pemberian izin ada di tangan pejabat Pemkab. Namun, menurut Emil, itu lah yang mendorongnya untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh dan adil. 

"Saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini, baik yang 85 hektare yang direkomendasi di bulan November 2017, maupun menyikapi rencana di masa mendatang," kata Ridwan. 

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengatakan proses pengurusan perizinan proyek Meikarta tergolong kompleks. Hal itu lantaran, mereka melibatkan beberapa pejabat Pemkab mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga pemadam kebakaran. 

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengaku sejak awal tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pemkab Bekasi untuk memberikan izin kepada pengembang Meikarta lebih dari 84,6 hektare. Ia mengaku mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.576-PEM.UM/94 pada 29 Maret 1994.

Pemprov Jabar tidak dapat memproses izin tambahan yang diajukan oleh Lippo Group karena kawasan tersebut, tata ruangnya tidak diperuntukan bagi lokasi perumahan. 

"Kawasan lebih daripada itu kami tak bisa keluarkan (izin), karena itu kawasan strategis provinsi yang tata ruangnya tidak ada untuk perumahan," ujar Deddy seperti dikutip pada Maret lalu. 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pengembang Meikarta untuk menjelaskan kepada publik mengenai kelanjutan proyek di area Cikarang tersebut. Apalagi sudah banyak unit apartemen yang terjual kepada pembeli. 

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan penangkapan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, menimbulkan keresahan di benak konsumen. Ia ditangkap KPK, karena diduga sebagai pemberi uang suap kepada Bupati Neneng Hasanah Yasin. 

"YLKI mendesak manajemen Meikarta agar segera menjelaskan kepada publik terkait keberlanjutan proyek tersebut, apakah dilanjutkan atau disetop," kata YLKI melalui keterangan tertulis pada Rabu (17/10). 

YLKI turut mendesak pemerintah agar negara tetap hadir untuk menjamin hak-hak keperdataan konsumen yang telah melakukan pembelian. 

"Biar bagaimana pun, ini merupakan tanggung jawab negara dan merupakan kegagalan negara dalam melakukan pengawasan," tuturnya lagi. 

Skandal suap itu rupanya tidak hanya menyeret Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, namun juga menyentuh bos besar Lippo Group, James Riyadi. Bahkan, pada Kamis pekan lalu, penyidik KPK ikut menggeledah kediaman dan apartemen James untuk mencari barang bukti. Walau pun belakangan, lembaga antirasuah secara fair menyebut tidak ditemukan barang bukti apa pun usai dilakukan penggeledahan di dua titik itu. 

Ke depan, penyidik KPK pun akan memanggil James untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Lalu, kapan surat pemanggilan akan dilayangkan oleh penyidik KPK?

"Untuk surat pemanggilan (kapan dilayangkan) belum bisa saya sampaikan. Tetapi, ini dalam konteks ada informasi yang perlu kami klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait dengan pertemuan-pertemuan yang nanti akan dilakukan ketika diperiksa sebagai saksi," ujar Febri ketika memberikan keterangan pers pada Jumat malam (19/10) di gedung KPK.

Lembaga antirasuah pun berharap semua pihak yang nantinya akan dipanggil ke KPK bersikap kooperatif dan bersedia hadir.