Pemulihan Ekonomi Nasional, Ini Program yang Dijalankan Kemnaker

23 Jul 2021, 11:07 WIB

Menaker Ida Fauziyah membahas kesiapan SDM pariwisata (Dok. Kemnaker)

Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa sebagai salah satu pelaksana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker sejak 2020 lalu telah menggulirkan empat program PEN yang menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan Indonesia.

Pertama ada program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu pra kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang. Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta orang, serta keempat, program padat karya di kementerian/lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.

"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemik COVID-19 di sektor ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

1. Menggelar pelatihan kerja

Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBLPK) Bandung kembali mengirim instruktur di bidang manufaktur ke PT ATMI IGI CENTER Solo guna meningkatkan kemampuannya. (Dok. Kemnaker)

Ida menambahkan, pihaknya juga meluncurkan beberapa program dalam penanganan dampak COVID-19 pada tahun lalu. Seperti pelatihan vokasi dengan metode blended training yang mencapai 121 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11 ribu tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi yang mencapai hampir 750 ribu orang.

Program lainnya terkait jaring pengaman perluasan kesempatan kerja seperti program wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322 ribu orang.

2. Menempatkan 948 ribu tenaga kerja

Ilustrasi pekerja (IDN Times/Dwi Agustiar)

Selain itu, Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di tengah pandemik dan berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

"Jika kita total upaya pemerintah memitigasi dampak pandemik di sektor ketenagakerjaan tadi jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19, yang menurut survei BPS mencapai 29,12 juta orang," ujar Ida.

3. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah

Default Image IDN

Ida juga menjelaskan, untuk memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, pemerintah pusat telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan investasi.

Menurutnya, hal ini diperlukan agar investasi yang dilakukan bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta keunggulan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu ia juga bisa memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Pemerintah juga menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Misalnya program pengembangan daerah pariwisata super prioritas, Kemnaker melalui BLK ikut terlibat dalam pengembangan kualitas SDM pekerja yang ada," kata Ida Fauziyah. (WEB)