Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan akan menyiapkan 18.972 jajaran ad hoc untuk proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi Pilkada 2024.
“Sebanyak 10.056 untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 5.094. Mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan,” kata Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).
Herwyn menjelaskan, saat ini persiapan jajaran ad hoc sedang dalam tahap evaluasi. Dimulai dari evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi hingga Bawaslu kabupaten/kota yang akan melaksanakan PSU.
“Evaluasi kami lakukan dengan pendampingan ketat untuk menjaring kualitas jajaran yang terbaik. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menjadi salah satu tolok ukur evaluasi,” ujarnya.
Koordinator divisi sumber daya manusia, diklat dan organisasi ini mengimbau kepada jajaran Bawaslu untuk tetap melakukan pengawasan saat Ramadan. Sebab, ia khawatir ada kegiatan dari calon-calon peserta PSU Pemilihan 2024 melakukan kegiatan terkait proses pemenangan.
“Ini sedang kita siapkan. Harus ada aturan yang jelas dan ketat agar tidak ada yang bias terkait kegiatan saat bulan puasa,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan rekapitulasi terhadap Putusan MK terkait batas waktu pelaksanaan PSU untuk Pilkada 2024 di berbagai daerah.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menyebut, ada Pilkada yang harus melakukan PSU di sebagian maupun semua wilayah.
Berikut rincian lengkap batas akhir waktu pelaksanaan PSU di seluruh daerah:
A. Pemungutan suara ulang di semua TPS
B. Pemungutan suara ulang di sebagian TPS
Sementara, hanya ada satu lokasi pilkada yang digelar rekapitulasi ulang yakni di Kabupaten Puncak Jaya, rekapitulasi ulang di 22 distrik dari 26 distrik dilaksanakan di KPU RI paling lama pada 26 Maret 2025.