Pensiun 20 Hari Lagi, IPW Singgung Dua Utang Besar Kapolri Idham Azis

Neta menilai, ketidakmampuan menuntaskan kasus Sigi adalah kegagalan Idham Azis sebagai mantan petinggi Densus 88, yang selama ini sangat agresif memburu teroris.

Untuk diketahui, satu keluarga di Desa Lemba Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dibunuh oleh orang tak dikenal pada Jumat 27 November 2020.

"Pelaku diduga adalah MIT pimpinan Ali Kolara yang beranggota hanya 14 orang, tapi sudah 35 hari pelakunya belum juga tertangkap oleh jajaran kepolisian," ucapnya.

Neta berharap, menjelang detik detik pensiunnya Idham Azis sebagai Kapolri, kelompok Ali Kolara bisa ditangkap.

"Sehingga, penangkapan ini sebagai hadiah pensiun bagi Idham agar mantan Kapolda Sulteng itu tidak meninggalkan utang kasus yang sulit diselesaikan oleh kapolri penerusnya," kata dia.

Neta melanjutkan, kasus terbunuhnya enam anggota laskar FPI juga masih penuh kontroversi dan tidak mudah dituntaskan. Apalagi, Komnas HAM terus mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Kedua kasus itu, kata Neta, bukan mustahil bisa menjadi masalah baru yang rumit, serta membuat kepercayaan publik terhadap Polri semakin negatif.

"Untuk itu, Kapolri baru diharapkan bisa segera melakukan konsolidasi di internal Polri agar jajaran kepolisian bisa lebih fokus lagi untuk menuntaskan kasus tersebut," ujarnya.

Neta juga meminta, calon Kapolri baru perlu melakukan berbagai pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu Polri menuntaskan warisan Idham Azis tersebut.

"Sehingga saat kasus ini dituntaskan, masyarakat benar-benar percaya pada Polri bahwa kasus itu diselesaikan secara promoter," katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar, dikabarkan menjadi calon kuat Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz yang memasuki masa pensiun pada Januari 2021.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya belum mendapat surat rekomendasi dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait nama-nama calon kapolri.

“Belum, presiden belum kirim surat (rekomendasi),” kata Sahroni saat dihubungi IDN Times, Senin (4/1/2021) malam.

Sahroni menyebut, seluruh jenderal bintang tiga di Korps Bhayangkara punya peluang besar untuk menjadi calon Kapolri, termasuk Boy Rafli Amar.

“Semua bintang tiga punya harapan jadi calon Kapolri,” katanya.

Disinggung mengenai kriteria calon Kapolri, Sahroni ingin suksesor Idham Aziz merupakan sosok polisi profesional yang mempunyai integritas dan tidak pernah tersandung kasus kode etik atau pelanggaran apapun.

“Yang pasti Polisi dari bintang tiga dan berintegritas. Karena minimal bintang tiga, maka pengalaman mereka sudah mumpuni,” ujar pria kelahiran Jakarta 43 tahun silam itu.

Beberapa nama jenderal bintang tiga sempat mencuat mengisi posisi Kapolri nanti. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane sempat mengatakan, 13 perwira tinggi Polri yang berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) berpotensi mengikuti bursa calon Kapolri.

Selain Boy Rafly yang tengah menjadi Kepala BNPT ada beberapa nama di internal Polri yang namanya mencuat bakal menjadi Kapolri anyar. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, hingga Kabaharkam Polri Komjen Pol. Agus Andrianto.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebelumnya mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mengantongi nama calon Kapolri. Dia menyebut pemilihan Kapolri harus segera dilakukan mengingat Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa purna.

"Ya pasti (Presiden) sudah (mengantongi calon Kapolri), karena kan berkaitan dengan waktu," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (4/1/2020).

Moeldoko menyebut pergantian Kapolri hanya tinggal menunggu waktu. Dia menegaskan bahwa nama-nama yang akan diserahkan ke DPR sudah dikantongi Presiden Jokowi.

"Karena ini sesuatu yang rutin ya, prosedurnya sudah ada tinggal tunggu waktu, siapanya pasti sudah ada," ucap dia.

Moeldoko mengatakan, nama-nama calon Kapolri akan segera diserahkan ke DPR. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan disampaikan.

"Ini kan mekanismenya jelas ada usulan berikutnya DPR akan memproses ada di sana, proses pemilihannya, berikutnya nanti keputusannya seperti apa, saya pikir sampai di situ aja, nanti nama belakangan gampang," tukas eks Panglima TNI tersebut.