Penyebutan Laut Cina Selatan Diuji ke MK, Minta Diubah Jadi Laut Natuna Utara

Dalam petitum perbaikannya, Pemohon meminta agar MK menyatakan frasa "Laut Cina Selatan" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Kepri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Laut Natuna Utara".

Sebelumnya, pemohon memohonkan uji konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002. Disebutkan bahwa pihaknya merasa dirugikan secara potensial, bahkan aktual, oleh berlakunya norma a quo, karena Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan nomenklatur "Laut Natuna Utara" untuk menyebut wilayah perairan di utara Kepulauan Natuna yang merupakan bagian dari ZEEI Indonesia dan berbatasan dengan Laut China Selatan, serta ZEE Vietnam di sebelah selatan Semenanjung Ca Mau. Penetapan tersebut dituangkan dalam pembaruan peta nasional Indonesia dan disampaikan secara resmi kepada publik sebagai langkah penegasan kedaulatan.

Pemohon menjelaskan penamaan "Laut Natuna Utara" secara tegas dibedakan dari "Laut Natuna", sehingga secara yuridis-geografis, Indonesia mengenal dua penamaan atas dua bagian yang berbeda dari perairan yang sebelumnya disebut “Laut China Selatan”, yaitu Laut Natuna (di selatan) dan Laut Natuna Utara.

Sementara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah lama mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan berdasarkan nine-dash line. Klaim RRT didasarkan pada klaim historis yang menurut RRT telah ada sejak abad ke-2 sebelum Masehi. Klaim tersebut secara nyata tumpang tindih dengan ZEEI Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara.

Kemudian, pemohon menjelaskan UU 25/2002 diundangkan pada 2002 atau lebih dari satu dekade sebelum Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penamaan Laut Natuna Utara pada Juli 2017. Sejak penetapan kebijakan tersebut hingga permohonan a quo diajukan, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 25/2002 tidak pernah diubah untuk menyesuaikan nomenklatur batas wilayah utara Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan kedaulatan nasional yang berlaku.

Akibatnya, terjadi disharmoni norma antara kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia, yang menggunakan nomenklatur Laut Natuna Utara dalam peta nasional dan komunikasi diplomatik resmi dengan norma a quo. Disharmoni tersebut menurut pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.