Perbolehkan TPN Bawa Kapolda ke Sidang MK, Kapolri: Harus Ada Buktinya

Hingga saat ini, Sigit mengaku belum mengetahui sosok kapolda yang bakal dibawa oleh TPN Ganjar-Mahfud. Ia pun masih menunggu dan meminta dibuktikan.

“Ya kita lihat, kapolda ini siapa, kan harus bisa dibuktikan,” ujar Sigit.

“Saya justru menunggu namanya siapa,” imbuhnya.

Namun demikian, ia memastikan, jika isu ketidaknetralan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh jajarannya itu benar, maka akan ada tindakan tegas.

“Posisi kami, apalagi ada isu saksi dari kapolda dan sebagainya, ya, kita tunggu saja, apabila memang betul ada, melanggar, ya, kita proses,” kata dia.

“Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil, dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, maupun pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK. Deputi Bidang Hukum TPN, Henry Yosodiningrat, mengatakan, pihaknya tidak akan fokus terhadap selisih suara yang diraih paslon nomor urut tiga itu. 

“Kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat, agar hakim konstitusi tidak membuat keputusan yang keliru atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti," ujar Henry dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (12/3/2024). 

Henry mengklaim memiliki data dan bukti yang kuat. Bukti-bukti itulah yang akan diajukan di hadapan hakim konstitusi, sehingga mereka percaya telah terjadi kejahatan secara TSM. 

“Karena ini kejahatan yang sudah luar biasa dan kami memiliki data, serta bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan permasalahan selisih angka perolehan," tutur dia. 

Advokat senior itu juga membocorkan salah satu bukti yang bakal dihadirkan di ruang persidangan, yakni seorang kapolda. Sebab, selisih suara yang signifikan antara paslon nomor urut dua dengan nomor urut tiga diduga kuat lantaran ada mobilisasi kekuasaan.

Mulai dari pengerahan aparatur negara seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres hingga kepala desa. 

“Tanpa itu (mobilisasi kekuasaan), tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini, tapi diarahkan ke paslon lain. Akan ada kapolda yang mau kami ajukan," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu. 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.