Peringatan Darurat Garuda Merah Viral, Sorot Efisiensi Kemendikti

Sejumlah pengguna media sosial X juga terlihat kompak menyerukan narasi yang sama, yakni 'tolak pemangkasan dana pendidikan' disertai tagar-tagar tersebut.

Mereka menilai, pemangkasan anggaran pendidikan tinggi ini sudah sangat memprihatinkan karena mengancam masa depan generasi muda bangsa.

Dilihat pada pukul 19.00 WIB, peringatan darurat Garuda merah dengan tagar #savekipkuliah sudah di-posting lebih dari 195 ribu kali dan menjadi tren dalam topik X di Indonesia. Begitu pula dengan #peringatandarurat yang juga sudah di-posting 4 ribu kali.

"Teman-teman please jangan diem aja ya kalau pemerintah mulai semena-mena sama rakyat. Gaji mereka itu dari APBN, sebagian besar dari pajak yang sudah kita bayarkan. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan itu kewajiban mereka," tulis salah satu akun.

"Mana janjimu memperbanyak FK dan kuliah gratis itu? Lu sadar gak sih, lu udah melanggar UUD 1945 tentang tujuan negara, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa," tulis akun lainnya.

"600 ribu masyarakat yang bergantung dengan KIP-K kebanyakan adalah anak-anak yang pertama kali menjadi sarjana di keluarganya, tapi terancam putus kuliah jika efisiensi ini dilaksanakan," tulis lainnya.

Kemendikti Saintek terkena efisiensi sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun pada 2025.

Salah satu yang terdampak adalah program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), pagu awalnya adalah Rp14,698 triliun yang kemudian diefisiensi sebesar 9 persen atau Rp1,310 triliun.

Namun, Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengusulkan kembali supaya anggaran KIP-K tetap kembali pada pagu semula.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya pemangkasan anggaran di tiap kementerian dan lembaga. Baik dalam APBN maupun APBD tahun anggaran 2025. Pemangkasan ditargetkan mencapai Rp306,69 triliun untuk menjaga stabilitas fiskal.

Angka itu adalah akumulasi efisiensi dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, mencakup anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Hal ini termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kemudian dipertegas dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.