Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD resmi melakukan kick off diskusi mengenai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Selasa (23/8/2022).
“Bismillah pada hari ini, Selasa 23 Agustus 2022 saya menyatakan kick off dialog publik RKUHP untuk disosialisasikan dan didiskusikan kembali secara lebih mendalam,” terang Mahfud, di Hotel Ayana, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2022).
Dia menuturkan, KUHP adalah salah satu produk hukum peninggalan kolonial Belanda yang harus diganti. Mahfud mengatakan, KUHP harus diganti karena produk hukum harus disesuaikan dengan ideologi, pandangan dan juga kesadaran hukum masyarakat.
“Jika masyarakat berubah, maka hukum harus berubah. Indonesia berubah dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional. Maka hukum kolonial diganti dengan hukum nasional,” tutur dia.
Adapun, Mahfud menerangkan, setelah 77 tahun Indonesia mereka, KUHP telah didiskusikan untuk diubah. Akan tetapi, rancangan perubahannya baru relatif siap setelah didiskusikan sejak tahun 1963.
“Setelah tidak kurang 59 tahun, 1963 kita mendiskusikan perubahan KUHP. Alhamdulillah kita saat ini kita sudah rancang RKUHP dengan relatif siap,” ujarnya.
Selanjutnya, melalui sidang internal kabinet yang berlangsung pada 2 Agustus 2022 lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar RKUHP disosialisasikan kembali ke seluruh masyarakat.
“Melalui sidang internal kabinet pada 2 Agustus 2022. Presiden Joko Widodo meminta agar RKUHP disosialisasikan lagi ke seluruh masyarakat,” ujarnya.
“Presiden meminta kementerian dan lembaga terkait diskusikan lagi dengan para akademisi dengan ormas-ormas, Civil Society Organization (CSO), dan lain-lain dari pusat sampai ke daerah-daerah,” lanjut dia.