Perintah Lengkap Jokowi Soal Mudik dan Lebaran di Tengah COVID-19

Dalam ratas hari ini, Jokowi meminta para menterinya untuk mengambil keputusan yang komprehensif.

"Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh baik dari hulu di tengah dan di hilir," kata Jokowi yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/4).

Jokowi pun memberikan masukan agar para menterinya bisa membuat hari libur nasional usai pandemi virus corona berlalu untuk menggantikan waktu mudik Lebaran. Ini terkait imbauan pemerintah agar masyarakat tidak pulang kampung selama virus corona masih pandemik di Indonesia.

"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, ini mungkin bisa dibicarakan," ujar dia.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar masyarakat diberi fasilitas mudik pada pengganti hari libur nasional itu. Ia juga meminta agar tempat-tempat wisata digratiskan di hari libur pengganti.

"Kemudian juga bisa di kemudian hari menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh daerah. Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat," jelas Jokowi.

Dia pun optimistis bahwa pandemi ini bisa segera berlalu. Menurut dia, musim juga mempengaruhi penyebaran virus corona. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sempat menyebut bahwa virus corona diprediksi melemah pada April karena cuaca lebih panas.

"Kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, saya kira cuaca juga sangat mempengaruhi berkembangnya COVID-19 ini," jelasnya.

Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto segera menyelesaikan Peraturan menteri tentang rincian kriteria wilayah yang bisa ditetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, keputusan menetapkan wilayah status PSSB ada di tangan Menkes.

"Tinggal nanti Menkes segera mengatur lebih rinci dalam Permen, apa kriteria daerah-daerah yang bisa diterapkan PSBB. Angka apa yang bisa diterapkan oleh daerah. Saya minta dalam waktu maksimal dua hari peraturan menteri itu bisa selesai," seru Jokowi.

Jokowi pun kembali mengingatkan agar dalam menghadapi pandemi virus corona ini, pemerintah pusat dan daerah bisa satu visi. Semua kebijakan, tegasnya, harus tetap diputuskan oleh pemerintah pusat.

"Juga perlu saya tegaskan bahwa mulai dari presiden menteri, gub, bupati wali kota sampai kades, lurah harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini," tutur dia.

Jokowi pun mengatakan bahwa bantuan perlindungan sosial di tengah pandemi virus corona sangat membantu, terutama di DKI Jakarta yang menjadi wilayah dengan kasus vCOVID-19 terbanyak. Oleh karena itu, Jokowi menyebut pemerintah pusat akan memberikan subsidi kepada 2,5 juta warga DKI Jakarta yang terkena dampak COVID-19. 

"Saya melihat bantuan perlindungan sosial, stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan, terutama di ibu kota," ucap Jokowi.

Jokowi mengaku mendapatkan laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa terdapat 3,6 juta penduduk Ibu Kota yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," tutur Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi juga membahas tentang kedisiplinan masyarakat, terutama mereka yang terlanjur pulang kampung. Mantan Wali Kota Solo itu turut meminta jajaran pemerintah daerah mengawasi mereka dan mendorong masyarakat agar disiplin melakukan protokol kesehatan.

"Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas baik itu RW maupun RT, sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP, sehingga harus jalankan isolasi mandiri. Selain itu, dana desa juga bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa," terang Jokowi.

Menjelang Ramadan, Jokowi menjamin bahwa ketersediaan bahan-bahan pokok aman. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut sudah melakukan pengecekan ke Bulog dan ke daerah-daerah mengenai panen raya.

Tak hanya seperti beras, bahan pokok seperti daging, telur, dan gula pun akan tersedia. Dia pun mengomentari tentang harga gula dan bawang yang kini meroket. "Mungkin gula, tadi Mentan sudah menyampaikan bahwa minggu-minggu depan mungkin harga turun pada posisi normal lagi Rp12,500," tutur Jokowi.

"Mendag juga menyampaikan pada saya, bawang juga sudah beberapa sudah masuk dan kita harapkan bawang putih pada minggu-minggu depan atau syukur minggu ini sudah kembali ke normal harga di Rp20-30 ribu," lanjutnya.

Jokowi meminta para menterinya untuk memastikan kembali distribusi logistik berjalan lancar. Dia menyampaikan bahwa kebutuhan pokok harus selalu tersedia di pasar-pasar. 

Untuk itu, Jokowi pun memerintahkan Mendagri Tito Karnavian agar menegur kepala daerah yang melakukan pemblokiran jalan. Hal itu dianggap akan menghambat masuknya distribusi logistik.

"Ini saya harapkan Mendagri juga memberikan teguran kepada daerah-daerah yang memblokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," kata Jokowi.

Jokowi mengaku mendapatkan laporan bahwa distribusi bahan pokok terganggu lantaran jalan-jalan ada yang ditutup. "Ini tolong kepala daerah diberi tahu mengenai ini," tambahnya.

Selanjutnya, memerintahkan agar paket perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat kalangan bawah segera dieksekusi.

"Langsung dibagikan ke lapangan baik itu yang berkaitan dengan PKH, dengan sembako lewat kartu sembako. Kartu pra kerja yang berkaitan dengan pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 45O VA dan 50 persen untuk 900 VA kalau ini segera bisa di lapangan para eksekusi akan baik untuk masyarakat kita," ucap Jokowi.

Pemerintah juga akan menggandeng tokoh-tokoh agama untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang PSBB. Selain itu, mereka juga akan diminta pemerintah menyosialisasikan protokol kesehatan.

"Penerapan PSBB perlu terus disampaikan dalam rangka kita menjalankan protokol kesehatan secara ketat, baik di rumah maupun di luar rumah secara dispilin," jelas Jokowi.

Pembaca bisa membantu kelengkapan perlindungan bagi para tenaga medis dengan donasi di program #KitaIDN : Bergandeng Tangan Melawan Corona di Kitabisa.com