Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Dua WN China Dideportasi gegara Kedapatan Jualan Kelontong di Bekasi

2 min read
Dua WN China Dideportasi gegara Kedapatan Jualan Kelontong di Bekasi
Dua WN China jualan kelontong di Bekasi Dideportasi. (Dokumen Imigrasi Bekasi)
  • Imigrasi Bekasi mendeportasi dua WN China, XJ dan LJ, karena berjualan rokok, minuman, serta makanan di Cikarang Pusat menggunakan izin tinggal kunjungan VoA.
  • Petugas menemukan keduanya menjalankan usaha yang tidak sesuai izin tinggal dan tidak dapat menunjukkan paspor saat pemeriksaan pada Oktober 2026.
  • XJ dan LJ dikenai tindakan deportasi serta penangkalan berdasarkan UU Keimigrasian, lalu dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Xiamen, China.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bekasi, IDN Times - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi mendeportasi dua warga negara (WN) China berinisial XJ dan LJ setelah kedapatan berjualan barang kelontong di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Anggi Wicaksono menyampaikan, keduanya diketahui menjual sejumlah barang, mulai dari rokok, minuman, hingga makanan asal China. Namun, aktivitas perdagangan tersebut tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki.

"XJ dan LJ diketahui menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks B1 atau Visa on Arrival (VoA). Izin tersebut tidak diperuntukkan bagi kegiatan bekerja maupun menjalankan usaha di Indonesia," kata Anggi, Jumat (13/11/2026).

  1. 1. Dua WN China kedapatan berjualan di Cikarang Pusat

    IMG_20260127_145356.jpg
    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bekasi, Anggi Wicaksono. (IDN Times/Imam Faishal)

    Anggi menceritakan, kasus tersebut terungkap setelah petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melakukan pengawasan di wilayah Cikarang Pusat pada Rabu, 14 Oktober 2026.

    "Dalam pemeriksaan tersebut, petugas kami menemukan WN China berinisial XJ sedang berjualan rokok, minuman, dan makanan asal China," jelas dia.

    Saat dimintai keterangan, lanju Anggi, XJ diketahui menggunakan VoA yang tidak sesuai dengan aktivitasnya. Selain itu, XJ juga tidak dapat menunjukkan paspor kepada petugas.

    Anggi juga menyampaikan, kasus serupa juga ditemukan pada WN China berinisial LJ. Ia diperiksa petugas Imigrasi Bekasi terkait aktivitas penjualan barang kelontong di wilayah yang sama pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

    "LJ juga diketahui menggunakan VoA dan tidak dapat menunjukkan paspornya. Petugas selanjutnya menempatkan LJ di ruang detensi Kantor Imigrasi Bekasi," jelas dia.

  2. 2. Keduanya melanggar aturan keimigrasian

    IMG_20251110_123312.jpg
    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bekasi, Anggi Wicaksono. (IDN Times/Imam Faishal)

    Anggi menilai, XJ dan LJ melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki atas aktivitasnya tersebut.

    XJ dikenai pelanggaran Pasal 116 dan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian.

    "Izin tinggal kunjungan tidak dapat digunakan untuk bekerja atau menjalankan usaha. Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelas Anggi.

  3. 3. Dideportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta

    IMG-20261113-WA0015.jpg
    Dua WN China jualan kelontong di Bekasi Dideportasi. (Dokumen Imigrasi Bekasi)

    Setelah melalui proses pemeriksaan, Imigrasi Bekasi mendeportasi kedua WN China tersebut ke negara asalnya. XJ dideportasi pada Kamis (29/10/2026), sedangkan LJ dipulangkan pada Kamis (5/11/2026).

    Proses deportasi dilakukan melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan akhir Xiamen, China.

    "Imigrasi Bekasi akan terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya, baik melalui pemeriksaan langsung maupun koordinasi dengan aparat penegak hukum," jelas Anggi.

Related Articles

See More