Hapus Citra Sarang Mata-Mata, Austria Perketat Aturan Antispionase
- Austria mengumumkan rancangan undang-undang antipionase untuk memperluas kewenangan aparat, melindungi kedaulatan, dan mengamankan lembaga internasional di Wina.
- Ancaman hukuman mata-mata yang merugikan Austria naik menjadi maksimal 10 tahun, sementara pengintaian organisasi internasional dan bantuan kepada intelijen asing turut dipidana.
- Austria melarang perekrutan warga sipil sebagai agen sekali pakai; sejak 2025, negara ini juga menolak visa dan mengusir sejumlah diplomat Rusia terkait operasi rahasia.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Austria resmi mengumumkan rancangan undang-undang baru guna menekan tingginya aktivitas intelijen asing di negaranya, pada Rabu (11/11/2026). Pembaruan hukum ini dilakukan untuk membersihkan citra ibu kota Wina yang selama ini dikenal sebagai sarang mata-mata dunia.
Aturan tersebut dirancang agar aparat keamanan memiliki kewenangan lebih luas dalam menindak pelaku operasi rahasia. Melalui kebijakan ini, Austria menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan negara sekaligus mengamankan berbagai lembaga internasional yang bermarkas di Wina.
1. Peningkatan ancaman hukuman penjara bagi pelaku mata-mata
ilustrasi bendera Austria. (unsplash.com/베아 밀러) Aturan lama hanya menjerat pelaku intelijen jika aksi mereka terbukti merugikan kepentingan nasional Austria secara langsung. Celah hukum ini sempat membuat agen asing bebas beroperasi tanpa takut dipenjara, asalkan target pengintaian mereka merupakan perwakilan dari negara lain.
Kini, hukuman maksimal bagi mata-mata yang merugikan Austria diperberat dari 5 menjadi 10 tahun penjara. Aturan baru tersebut juga melarang pengintaian terhadap organisasi internasional dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, serta memidanakan siapa pun yang membantu dinas intelijen asing.
"Spionase adalah ancaman nyata bagi keamanan negara kami, terutama terhadap reputasi Austria sebagai pusat dialog dan markas resmi PBB serta lebih dari 40 organisasi internasional," ujar Menteri Luar Negeri Austria, Beate Meinl-Reisinger, dilansir Arab News.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kini bersikap tegas dan tidak akan membiarkan praktik tersebut lepas dari jerat hukum.
2. Pengusiran diplomat Rusia akibat penyalahgunaan kekebalan diplomatik
ilustrasi mata-mata (unsplash.com/Craig Whitehead) Wina saat ini menjadi pusat diplomasi yang menaungi berbagai lembaga penting, seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan PBB. Keberadaan ribuan perwakilan asing di kota tersebut kerap dimanfaatkan pihak luar untuk menyusupkan agen rahasia dengan memanfaatkan status kekebalan diplomatik.
Sejak awal 2025, otoritas Austria tercatat menolak 63 permohonan visa dan memulangkan delapan diplomat Rusia yang terbukti menjalankan misi rahasia. Pada Mei 2026, pemerintah Austria juga mengusir tiga staf kedutaan Rusia setelah menemukan alat penyadap komunikasi di atap gedung kedutaan tersebut. Langkah tegas ini berlanjut pada akhir Oktober 2026 melalui pengusiran empat pejabat Rusia lainnya karena terbukti melakukan tindakan ilegal di luar tugas resmi kedutaan.
3. Larangan perekrutan warga biasa sebagai agen sekali pakai
ilustrasi kota Salzburg, Austria (pexels.com/@masoodaslami) Aturan keamanan terbaru ini juga menyasar taktik perekrutan agen sekali pakai yang marak digunakan dinas intelijen asing. Hukum pidana yang baru akan melarang tegas tindakan merekrut warga sipil maupun pihak yang sengaja menawarkan diri untuk terlibat dalam operasi mata-mata.
Sekretaris Keamanan Negara Austria, Joerg Leichtfried, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memutus rantai perekrutan pihak nonprofesional di lapangan. Skema tersebut dinilai berbahaya karena kerap memanipulasi pihak luar yang hanya menjalankan perintah tanpa mengetahui dalang utama maupun dampak dari perbuatan mereka.
Menteri Dalam Negeri Austria, Gerhard Karner, menyatakan bahwa pembaruan hukum ini mendesak diterapkan untuk menghadapi ancaman modern, seperti sabotase fisik dan penyebaran informasi bohong. Melalui undang-undang baru tersebut, aparat penegak hukum diharapkan memiliki dasar kuat untuk memberantas aksi intelijen terselubung.
