Perkembangan Ibu Kota Baru: Istana Presiden Dibangun Tahun Ini

Dalam rapat kerja bersama DPR, Suharso mengatakan pemerintah tengah mematangkan masterplan pembangunan ibu kota baru. Ia menuturkan, groundbreaking untuk pembangunan ibu kota baru akan dilaksanakan tahun ini.

"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di-masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan. Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini," kata Suharso seperti yang disiarkan di channel YouTube Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3/2021).

Senada dengan Suharso, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut peletakan batu pertama pembangunan Istana Kepresidenan akan dilakukan tahun ini.

"Insya Allah mudah-mudahan. Mohon doanya semua masyarakat Kaltim. Tahun ini direncanakan dimulainya groundbreaking pembangunan Istana Baru Presiden di Lokasi IKN Baru," kata Isran Noor seperti dikutip dari situs kaltimpemprov.go.id.

Selain itu, Suharso juga optimistis pembangunan Istana Kepresiden bisa segera rampung. Sebab, ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi bahkan bisa melakukan upacara 17 Agustus di Kalimantan Timur.

"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan baik dan vaksinasi benar-benar bisa mencapai herd immunity, maka tanggal 17 Agustus 2024, Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," ujar Suharso.

Suharso kemudian menuturkan, pembangunan Istana Presiden pada tahun ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan investor.

"Dengan demikian orang ada trust dengan kita dan sektor-sektor lain akan ikut dengan sendirinya," tutur Suharso.

Sementara, Wakil Bupati Penajem Paser Utara H Hamdam mengatakan peletakan batu pertama pembangunan Istana Kepresidenan menunggu pengesahan Rencana Undang-Undang Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara. RUU pemindahan ibu kota baru ini masih memang menunggu persetujuan DPR RI. 

"Peletakan batu pertama pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tentu menunggu RUU tentang IKN disahkan oleh DPR RI sebagai dasar hukumnya," ujar Wakil Bupati Hamdam kepada IDN Times, Jumat (19/3/2021).

Hamdan mengatakan, pemerintah tidak mungkin gegabah melaksanakan pembangunan IKN tanpa landasan hukum yang kuat. Menurutnya, RUU Tentang IKN nantinya menjadi landasan hukum pembangunannya di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Apalagi dalam berbagai kesempatan, Hamdan menyebutkan, Presiden Joko Widodo pun sudah menegaskan kelanjutan pembangunan IKN tinggal menunggu pengesahan RUU. Sehingga pemerintah dalam hal ini tidak melanggar prosedur sesuai ketentuan administrasi negara. 

"Bahkan bapak Jokowi telah menyatakan dari beberapa media massa pembangunan IKN menunggu RUU tersebut disahkan oleh DPR," sebut Hamdam.

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, mengungkap untuk menunjang kebutuhan air bersih di kawasan IKN tersebut pemerintah sedang membangun dua proyek bendungan di wilayah PPU yakni, Bendungan Sepaku dan Bendung gerak Sungai Talake. Dua proyek hingga kini terus berjalan terus berjalan.

"Saat ini pembangunan Bendungan Sepaku memasuki tahapan proses pembangunan fisik bendungan dengan total anggaran pembangunan dialokasikan sebesar Rp900 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," ucapnya.

Dikatakannya, luas bendungan Sepaku tersebut mencapai 437 hektare meliputi tubuh bendungan dan areal genangan. Lokasinya, berada di Desa Tengin Baru Sukomulyo dan Desa Argomulyo di Kecamatan Sepaku.

Diterangkan Nicko, Bendungan Sepaku itu dibangun dengan tujuan untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan. Lalu guna persiapan pemindahan ibu kota negara dalam hal ketersediaan air bersih.

Sedangkan pembangunan bendung gerak di Sungai Talake, dengan anggaran pembangunan total Rp1,7 triliun untuk membiayai pembebasan lahan dan pengerjaan fisik bendungan tersebut, kini telah memasuki proses lelang.