Perkuat Cegah Karhutla, Mendagri Soroti Peran Pemda hingga Tingkat Desa

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Forum itu berlangsung, setelah Mendagri juga mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau.

Selain Pemda, kata Tito, upaya pencegahan juga perlu melibatkan jajaran Kepolisian dan TNI yang memiliki jajaran teritorial hingga tingkat desa. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk pihak yang kerap disuruh melakukan pembakaran.

"Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati, kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian," ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api yang sudah muncul. Namun, langkah ini harus diiringi dengan upaya pencegahan agar tidak terjadi kebakaran baru.

"Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu karena ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru," kata Tito di hadapan Presiden.

Adapun, Prabowo juga sempat memimpin rapat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Senin (24/8/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan TNI dan Polri agar mencegah terjadinya karhutla.

"Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, apabila petani membutuhkan lahan, agar melapor kepada pemerintah daerah, dan pemerintah akan membantu.

"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka," ucap dia.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta kepada TNI dan Polri untuk membantu petani, apabila ada yang ingin membuka lahan, sehingga mereka tidak melakukan pembakaran lahan.

"TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR," kata dia.