Pernah Gubernur Banten, Bisakah Rano Karno Downgrade Jadi Cawagub DKI?

Komisioner KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, menjelaskan memang ada aturan mantan gubernur tidak boleh mendaftarkan diri downgrade menjadi cawagub. Namun dengan catatan, ketentuan itu berlaku jika mantan gubernur itu kembali maju jasi cawagub di daerah yang sama.

"Kalau misalnya yang bersangkutan sudah pernah menjadi gubernur di daerah tersebut, maka dia tidak boleh mencalonkan sebagai wakil gubernur atau pun gubernur di daerah yang sama. Tapi kalau di daerah lain itu tidak disebutkan (artinya boleh)," kata Astri dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (27/8/2024).

Adapun, aturan mengenai mantan kepala daerah tidak boleh 'turun jabatan' mencalonkan diri di Pilkada daerah yang sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Mengacu Pasal 162 Ayat (2) dan (3) UU dijelaskan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota memegang jabatan selama lima tahun, dan bisa dipilih satu kali lagi dalam jabatan yang sama.

Lalu, menurut Pasal 7 Ayat (2) huruf o, mantan gubernur, wali kota atau bupati, dan wakilnya tidak boleh kembali mencalonkan atau dicalonkan di daerah yang sama.

Terpisah, Komisioner KPU RI, Idham Holik menjelaskan, aturan tersebut juga mengacu pada adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 6 P/HUM/2020, yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

"Adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 P/HUM/2020 yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," kata Idham kepada IDN Times, Jumat, 10 Mei 2024.

Sehingga dengan adanya Putusan MA itu, maka Pasal 4 ayat (1) huruf p dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, berbunyi, syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan, belum pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota atau calon wakil wali kota di daerah yang sama.

Kemudian juga, syarat menjadi calon wakil walikota/bupati tidak pernah menjabat sebagai walikota/bupati di daerah yang sama.

Dengan demikian, jika mengacu aturan tersebut, maka Rano Karno tidak bisa maju menjadi cawagub Banten, karena sudah pernah menjadi gubernur Banten. 

Kendati, Rano Karno masih bisa maju sebagai cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024, karena perbedaan wilayah pencalonan.