Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Diskusi bertema Kebebasan, Etika, dan Netralitas Pers di Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/7/2023). (IDN Times/Rochmanudin)

Jakarta, IDN Times - Dewan Pers mengingatkan media agar mengawal Pemilu 2024 menjadi pemilu yang berkualitas. Media harus menjalankan peran dan fungsinya sesuai muruahnya.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengatakan di tengah kondisi era teknologi sekarang ini, publik sulit membedakan antara media dan media massa. Karena itu, media juga harus berperan mencerdaskan dan memberikan informasi kepada publik.

"Itulah perlunya literasi, meskipun ada juga media yang melanggar kode etik," ujar Yadi dalam diskusi media dan pemilu bertema Kebebasan, Etika, dan Netralitas Pers, di Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

1. Dewan Pers mendorong media menjaga pemilu berkualitas

Diskusi bertema Kebebasan, Etika, dan Netralitas Pers di Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/7/2023). (IDN Times/Rochmanudin)

Dewan Pers mengajak media mengawal pemilu yang berkualitas dan menjaga muruah pemilu. Jika tidak bisa menjaga kode etik, setidaknya tidak merusak muruah pers.

"Misal ada jurnalis jadi caleg, sebaiknya mundur dulu dari media. Setidak-tidaknya itu yang bisa kita lakukan, menjaga muruah untuk menga pemilu yang berkualitas," ujarnya.

Soal independensi, Yadi berpesan, media harus memberikan ruang yang sama pada partai politik peserta pemilu, baik nasional maupun lokal. Jangan hanya memberikan ruang pada partai politik besar.

"Bagaiaman kita menjaga independensi, ini saya pikir perlu ada 17 peserta (partai politik) nasional dan enam partai lokal yang perlu dikasih suara yang sama. Jangan sampai tidak memberi ruang, tapi hanya beri ruang partai besar yang punya modal besar," ujar dia.

2. Tugas pers adalah melayani publik

Diskusi bertema Kebebasan, Etika, dan Netralitas Pers di Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/7/2023). (IDN Times/Rochmanudin)

Dalam meliput pemulu, menurut Yadi, pers juga harus berpihak kepada kebenaran dan kepentingan publik, karena media adalah pelayan publik. Jangan sampai media hanya memberitakan untuk kepentingan pemilik media.

"Kami senang menggunakan keberpihakan, ketimbang netralitas, kenapa? Karena berbihak kepada kebenaran, kepada publik, tugas kita melayani publik bukan melayani tempat kita bekerja. Caranya berikan hal-hal yang bermanaaf buat publik," ujar dia.

Yadi pun mengingatkan media sekarang ini yang banyak memberitakan soal koalisi dan kandidat, ketimbang program atau visi misi peserta pemilu. Padahal, publik lebih membutuhkan program yang bermanfaat bagi mereka.

"Apakah kaolisi yang ada bisa bermanfaat buat publik? Apakah visi misi kandidat bisa bermanfaat buat publik? Saya kira tidak ada visi misi mereka. Publik itu butuh programnya Prabowo, Ganjar, Anies, soal keberagaman misalnya apa?" kata dia.

Termasuk, kata Yadi, persoalan pemilu yang selalu menjadi 'penyakit', yakni masalah korupsi. Misalnya soal pendanaan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya kecil, sementara dana yang besar tidak pernah dilaporkan dan tidak tersentuh pemberitaan.

"Inilah kolaborasi yang bisa dilakukan, membuka pendanaan soal pemilu. Karena sudah diakui, pemilu modal besar tapi bangsa ini tidak pernah transparan, karena yang diaduit hanya dari APBN. Apa sih yang menjadi penting buat publik, bukan soal koalisi atau survei," ujar dia.

3. Media harus mengawasi masalah disinformasi

Ilustrasi hoaks (IDN Times/Sukma Shakti)

Media, kata Yadi, juga harus bisa mencerahkan publik di tengah gemburan disinformasi dan hoaks atau infirmasi palsu jelang pemilu. Ini juga harus menjadi tantangan media dalam mengawal pemilu berkualitas.

"Disinformasi, itu sadar kontenya salah tetap disebar ke masarakat, itu yang penting kita awasi saat pemilu," kata dia.

Karena itu, seorang jurnalis juga dituntut agar melek teknologi untuk mengidentifikasi disinformasi di dunia maya, khususnya. "Tentu kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi, tapi kita kenal dulu baru kita respons."

Hal lain yang menjadi tantangan media menghadapi pemilu adalah perlunda kode etik yang juga mengatur perusahaan media. Kode etik jangan hanya diterapkan pada jurnalis.

"Pedoman pemilu untuk jurnalis sudah ada saya pikir, yang belum ada kode etik untuk perusahaan media," kata dia.

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More