Diskusi bertema Kebebasan, Etika, dan Netralitas Pers di Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/7/2023). (IDN Times/Rochmanudin)
Dalam meliput pemulu, menurut Yadi, pers juga harus berpihak kepada kebenaran dan kepentingan publik, karena media adalah pelayan publik. Jangan sampai media hanya memberitakan untuk kepentingan pemilik media.
"Kami senang menggunakan keberpihakan, ketimbang netralitas, kenapa? Karena berbihak kepada kebenaran, kepada publik, tugas kita melayani publik bukan melayani tempat kita bekerja. Caranya berikan hal-hal yang bermanaaf buat publik," ujar dia.
Yadi pun mengingatkan media sekarang ini yang banyak memberitakan soal koalisi dan kandidat, ketimbang program atau visi misi peserta pemilu. Padahal, publik lebih membutuhkan program yang bermanfaat bagi mereka.
"Apakah kaolisi yang ada bisa bermanfaat buat publik? Apakah visi misi kandidat bisa bermanfaat buat publik? Saya kira tidak ada visi misi mereka. Publik itu butuh programnya Prabowo, Ganjar, Anies, soal keberagaman misalnya apa?" kata dia.
Termasuk, kata Yadi, persoalan pemilu yang selalu menjadi 'penyakit', yakni masalah korupsi. Misalnya soal pendanaan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya kecil, sementara dana yang besar tidak pernah dilaporkan dan tidak tersentuh pemberitaan.
"Inilah kolaborasi yang bisa dilakukan, membuka pendanaan soal pemilu. Karena sudah diakui, pemilu modal besar tapi bangsa ini tidak pernah transparan, karena yang diaduit hanya dari APBN. Apa sih yang menjadi penting buat publik, bukan soal koalisi atau survei," ujar dia.