Pertemuan Panglima Malaysia-Menhan Tak Bahas Evakuasi Palestina

Frega menuturkan, bahasan utama dalam pertemuan itu adalah potensi kerja sama, kekuatan, dan kolaborasi antara Indonesia dengan Malaysia.  

Sjafrie dan Panglima Tentara Malaysia sepakat ingin menunjukkan kepada dunia mengenai kekuatan Asia Tenggara.

"Yang diangkat justru adalah bagaimana Malaysia dan Indonesia sebagai negara yang satu rumpun di Asia Tenggara bisa bekerja sama dan menunjukkan juga sebagai negara ASEAN, kita bisa menunjukkan kepada dunia khususnya negara-negara besar bahwa dari Asia Tenggara ini ada juga kolaborasi yang bisa bermanfaat juga walaupun mungkin konteksnya dalam konteks regional," ungkap Frega.

"Jadi tidak ada spesifik yang membahas tentang masalah untuk menangani isu yang di Gaza," lanjutnya.

Saat ditanya apakah Presiden RI, Prabowo Subianto sudah meminta Kemhan dan TNI menyiapkan evakuasi warga Palestina ke Indonesia, Frega mengaku belum memonitor adanya instruksi tersebut.

"Sejauh ini, saya belum monitor instruksi itu," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Frega, prinsipnya TNI dan Kemhan siap mengesekusi apapun perintah presiden.

"Tapi sebagaimana yang saya sampaikan terdahulu ya, apapun perintah dari Presiden kepada Kementerian Pertahanan ataupun kepada TNI, kita siap mengeksekusi," tegasnya.

Frega menyebut, masalah evakuasi warga Palestina ini yang menjadi pertimbangan utama ialah kebijakan luar negeri Indonesia. 

Terlebih proses evakuasi warga Palestina ke Indonesia ini tentu melibatkan negara lain dalam proses negosiasi.

"Karena bukan hanya dengan Indonesia saja kita kalau misalnya melakukan proses untuk membantu mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan, itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah," jelas Frega.

"Sehingga keputusan itu tidak sepihak diputuskan oleh Indonesia dan tentunya nanti yang menjadi leading sector adalah Kementerian Luar Negeri yang memang nanti melakukan komunikasi secara intensif. Dan kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri, dari Bapak Menteri Luar Negeri ataupun dari Bapak Presiden," lanjutnya.