Peter Gontha: Reformasi Keuangan Setelah Krisis Moneter Setengah Hati

Peter mengingat kembali situasi krisis moneter 1997–1998 ketika nilai tukar rupiah anjlok drastis terhadap dolar Amerika Serikat (AS). 

Dia mengatakan, rupiah jatuh dari sekitar Rp4.000 per dolar AS hingga sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS. 

Pada Desember 1997, Peter berada di Amerika Serikat bersama Felia Salim dan Desi Anwar, memutuskan untuk bertemu mantan ekonom IMF, Simon Nocera, membahas langkah penyelamatan ekonomi Indonesia.

Peter menjelaskan, saat itu Simon Nocera menyampaikan dua langkah utama yang perlu dilakukan untuk memulihkan ekonomi Indonesia. 

Dua langkah tersebut adalah menstabilkan rupiah terhadap dolar AS dan melakukan restrukturisasi sektor perbankan. Namun, Peter menilai Indonesia hanya menjalankan salah satu langkah saja. 

“Yang dilakukan oleh Indonesia hanya restrukturisasi perbankan, tidak mem-peg dolar,” tutur Peter. 

Menurut dia, langkah tersebut membuat reformasi ekonomi pascakrisis berjalan tidak optimal. “Terjadilah kita melakukan reformasi keuangan hanya setengah hati, banci. Harusnya melakukan reformasi perbankan dan juga mem-peg rupiah dengan dolar,” jelas Peter. 

Pengalaman tersebut yang menurut Peter harus menjadi pelajaran penting, agar pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih komprehensif ketika menghadapi tekanan ekonomi besar di masa mendatang.

Dalam kesempatan itu, mantan Menko Perekonomian dan juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution turut menanggapi paparan yang disampaikan Peter. 

Darmin mengatakan, tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan hanya soal instrumen kebijakan, tetapi juga konsistensi dalam implementasinya. 

Ia mencontohkan metode benchmarking yang digunakan Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat untuk mengawasi pelaporan perusahaan. 

“Mereka punya satu instrumen yang menurut saya bukan barang yang sulit untuk dikerjakan, tapi memang perlu konsistensi. Apa itu? Metodenya itu namanya benchmarking,” kata Darmin. 

Menurut Darmin, metode tersebut memungkinkan pemerintah membandingkan produksi, biaya, hingga gross profit perusahaan berdasarkan benchmark industri. 

Karena itu, Darmin menilai metode tersebut sebenarnya dapat membantu pemerintah untuk mendeteksi anomali dalam pelaporan perusahaan, akan tetapi implementasinya membutuhkan konsistensi dan basis data yang kuat.