Petisi Mendesak Menkominfo Budi Arie Mundur Raup 7.769 Dukungan

28 Jun 2024, 15:12 WIB

Presiden Jokowi panggil Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Bos BSSN imbas kasus serangan siber PDN. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Petisi SAFEnet mendapatkan 7.769 tanda tangan yang menyerukan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur.
Serangan siber ransomware Brain Chiper pada PDNS mengakibatkan lumpuhnya pelayanan publik dan risiko keamanan data warga.
Publik menantikan penjelasan resmi terkait serangan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban dari pihak Kominfo.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Petisi yang digagas oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada 26 Juni 2024 telah mendapatkan 7.769 tanda tangan per pukul 15.02 WIB.

Petisi tersebut menyerukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya.

Petisi tersebut didorong oleh serangan siber yang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Serangan tersebut dimulai pada Senin, 17 Juni 2024, dengan infeksi malware yang kemudian mencapai puncaknya pada Kamis, 20 Juni 2024, yang membuat PDNS tidak dapat diakses.

Dampaknya meluas ke layanan publik yang bergantung pada data dari PDNS, termasuk layanan Imigrasi.

“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!” tulis petisi di laman change.org tersebut dikutip IDN Times, Jumat (28/6/2024).

1. Pemerintah dianggap lamban dalam bersikap

Pusat Data Nasional. (ANTARA FOTO)

Kritik terhadap pemerintah mengemuka karena lambannya dalam menginformasikan ke publik mengenai serangan tersebut. Baru pada Senin, 24 Juni 2024, lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan keterangan resmi.

Ketua BSSN, Hinsa Siburian, mengkonfirmasi bahwa serangan ransomware Brain Chiper telah menginfeksi PDNS.

Selain itu, serangan ini menimbulkan dampak serius bagi setidaknya 282 instansi pemerintah yang menggunakan PDNS, mengakibatkan lumpuhnya pelayanan publik dan risiko keamanan data warga.

Hingga Rabu, 26 Juni 2024, publik masih menantikan penjelasan yang lebih rinci termasuk kronologi kejadian, dampak yang terjadi, serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan. Tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pihak Kominfo terkait serangan siber ini juga menjadi sorotan.

“Tidak ada juga pertanggungjawaban lebih jelas dari Kominfo terkait serangan siber tersebut,” tulis petisi tersebut.

2. Budi Arie diminta mundur dan sampaikan permintaan maaf

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi di Jakarta, pada Senin (03/06/2024) (IDN Times/Misrohatun)

SAFEnet mencatat kejadian saat ini bukanlah insiden pertama kali, mengingat sejumlah serangan siber dan kebocoran data pribadi sebelumnya pada lembaga-lembaga seperti KPU dan BPJS Kesehatan.

Mereka menekankan pentingnya audit mendalam terhadap keamanan teknologi dan sumber daya manusia di bidang keamanan siber negara.

Dalam hal ini, Budi Arie Setiadi diminta untuk bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, dengan harapan akan adanya langkah-langkah perbaikan yang lebih sistematis dan efektif dalam perlindungan data pribadi masyarakat.

“Sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini,” tambahnya.

3. Jokowi panggil Budi Arie dan Kepala BSSN imbas serangan ke PDNS

Presiden Jokowi panggil Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga Bos BSSN imbas kasus serangan siber PDN. (IDN Times/Trio Hamdani)

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat (28/6/2024), yang dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi.

Agenda rapat tersebut membahas isu terkait Pusat Data Nasional (PDN) yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena mengalami gangguan sejak Kamis, 20 Juni 2024.

Pantauan IDN Times, Jokowi memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

Hadir pula Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

“(Rapat) terkait kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Hinsa saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.