Merasa Mau Dimakzulkan, Trump Desak Penyelidikan Partai Demokrat
- Donald Trump memerintahkan Departemen Kehakiman menyelidiki politikus Demokrat, setelah menuduh mereka melakukan pemerasan politik dan mengancam pemakzulan tanpa menyertakan bukti hukum.
- Kemenangan Demokrat dalam pemilu sela memberi mereka mayoritas DPR dan Senat, termasuk kendali komite penyelidikan untuk memanggil pejabat, meminta dokumen, serta menggelar sidang publik.
- Meski wacana pemakzulan menguat, Demokrat belum memutuskan langkah resmi karena pemberhentian presiden memerlukan dukungan dua pertiga Senat yang masih sulit dicapai.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki para politikus Partai Demokrat pada Sabtu (7/11/2026). Perintah ini keluar setelah Trump menuduh pihak oposisi mengancam banyak pihak dengan pemakzulan dan berbagai hukuman lainnya.
Melalui akun Truth Social pribadinya, Trump menyebut tindakan kubu lawan sebagai bentuk kriminal dan pemerasan politik, meski ia tidak menyertakan bukti hukum apa pun. Instruksi mendadak ini langsung memicu babak baru perseteruan antara Gedung Putih dan parlemen di tengah memanasnya situasi politik di Washington.
1. Tuntutan hukum Trump terhadap politikus oposisi
Presiden Donald Trump menuduh para petinggi Partai Demokrat telah mengirimkan surat ancaman kepada pejabat pemerintah dan para penyumbang dana Partai Republik. Trump menilai tindakan intimidasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang sangat berat.
"Partai Demokrat berkeliaran dan mengancam banyak orang. Ini adalah pemerasan di tingkat tertinggi, dan mereka harus dimintai pertanggungjawaban," tulis Trump, dilansir Al Jazeera.
Ia juga mendesak agar para politikus yang dianggapnya melakukan pemerasan tersebut segera dipenjara.
Kemarahan Trump ini salah satunya dipicu oleh pernyataan Senator Demokrat asal Michigan, Elissa Slotkin. Sebelumnya, Slotkin mendesak Kongres untuk memeriksa para pendukung kebijakan kontroversial pemerintah demi memberikan efek jera. Menanggapi tuduhan Trump, Slotkin membalas bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan anggaran memang wajar dimintai pertanggungjawaban, sehingga mereka yang bekerja sesuai aturan tidak perlu merasa takut.
2. Wewenang komite penyelidikan di tangan Demokrat
Keberanian pihak oposisi untuk menekan jajaran eksekutif tidak lepas dari hasil pemilihan umum sela pada Selasa (3/11/2026). Hasil pemilu tersebut berhasil memberikan Partai Demokrat kendali mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Senat AS. Mulai Januari mendatang, mereka akan resmi mengambil alih kepemimpinan seluruh komite penyelidikan di parlemen.
Posisi mayoritas ini memberikan Kongres wewenang kuat untuk mengeluarkan surat pemanggilan paksa, menuntut keterbukaan dokumen kementerian, serta menggelar sidang publik guna memeriksa jajaran kabinet presiden. Sejumlah isu utama yang siap diselidiki antara lain transaksi keuangan keluarga Trump, kontrak proyek negara dengan pengusaha Elon Musk, hingga operasi penegakan keimigrasian.
Menyambut wewenang baru tersebut, calon Ketua Komite Pengawasan DPR, Robert Garcia, secara terbuka menyindir jajaran pejabat pemerintahan melalui media sosial agar mereka segera menyiapkan tim pengacara.
3. Kendala pemenuhan syarat suara untuk wacana pemakzulan
Meskipun isu pemakzulan kembali ramai dibicarakan, para pemimpin partai oposisi belum mengambil keputusan resmi untuk memberhentikan Trump. Proses pemberhentian seorang presiden membutuhkan persetujuan dua pertiga suara di tingkat Senat. Syarat ini dinilai masih sangat sulit dipenuhi oleh kubu Demokrat jika melihat perhitungan jumlah kursi mereka saat ini.
Langkah Trump yang mengerahkan aparat penegak hukum untuk menyerang lawan politiknya dinilai oleh para pengamat semakin memperburuk ketegangan antarlembaga negara. Sebelum kasus ini, Trump juga pernah mendesak pemeriksaan hukum terhadap figur-figur yang berseberangan dengannya, seperti mantan Direktur FBI James Comey.
Bersamaan dengan ancaman penyelidikan besar-besaran dari Kongres, Trump mulai merombak susunan staf komunikasinya. Ia bahkan telah menawarkan posisi Sekretaris Pers Gedung Putih kepada bos Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White.
