Pidato Lengkap Presiden Jokowi di Sidang MPR 2018

“Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu. Dalam persatuan itulah, mereka menemukan energi yang maha-dahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga tetesan keringat untuk Indonesia merdeka. Dalam persatuan Indonesia itulah, para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas, kepedulian, dan juga semangat berbagi antarsesama anak bangsa. Solidaritas, peduli, dan berbagi antarsesama saudara, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.

Kini, setelah 73 tahun merdeka, kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan, untuk bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai cobaan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi, kita wajib bersyukur karena dalam menghadapi ujian tersebut, kita selalu diingatkan oleh para pendiri bangsa bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung pada bangsa itu sendiri. Apakah bangsa itu mau bersatu ataukah sebaliknya, bangsa itu mudah terpecah belah menunggu kehancuran.

Tidak berlebihan pada momentum peringatan hari kemerdekaan tahun ini, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa, baik yang hadir di ruangan ini ataupun di mana pun saudara-saudara berada untuk kembali pada semangat persatuan Indonesia, kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan.

Saya yakin, jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa, maka Indonesia bukan lagi hanya sekadar nama ataupun gambar sederetan pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. 

Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa: Indonesia maju yang gemilang.”

“Lembaga-Lembaga Negara menjadi lembaga yang kuat dan berwibawa ketika rakyat menghormati, menaruh kepercayaan, dan juga memberikan dukungan terhadap tugas konstitusional yang diembannya. Dengan demikian, kita harus memaknai kritik dari rakyat kepada Lembaga-Lembaga Negara sebagai wujud kepedulian sekaligus harapan rakyat agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat tersebut. Oleh karena itu, kita harus tempatkan forum ini sebagai bentuk kebersamaan Lembaga-Lembaga Negara untuk membangun kepercayaan rakyat.

Sudah hampir empat tahun ini, Pemerintahan yang saya pimpin berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia. Sebagai negara besar, dengan rentang geografis yang sangat luas, dengan 260 juta jiwa, dan 714 suku, kita harus memastikan Negara bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

“Mulai tahun pertama pemerintahan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, Pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air.

Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa. Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.

Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu tanah air.”

“Fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki.

Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau.

Komitmen ini kita wujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.”

“Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development.

Kita tidak berhenti bekerja, rakyat Indonesia harus sejahtera. Karena itu, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. 

Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif.”

“Tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita.

Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen.“

“Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil. Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.”

“Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019. Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389.”

“MPR dalam tugas konstitusionalnya terus berusaha untuk berperan sebagai rumah aspirasi bersama, rumah kebangsaan, serta pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dalam menunaikan perannya, MPR antara lain telah mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, MPR telah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas untuk mempersiapkan materi tentang reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di negeri kita.

MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Negara.”

“Sementara itu, DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018. Beberapa di antaranya merupakan jawaban langsung atas sejumlah

tantangan pembangunan yang mendesak, yang dihadapi negeri kita, baik di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan.

DPR telah mengakselerasi penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang. DPR juga telah menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan, serta menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat, calon Hakim Agung, calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, calon Panglima TNI, calon Hakim Konstitusi, calon anggota BPK, dan calon Gubernur serta Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selama tahun 2018, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 39 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat.

Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pada bulan Juli tahun 2018, DPR sukses menjadi tuan rumah kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara di Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnerships. Kemudian, Grup Kerja Sama Bilateral yang dibentuk beberapa tahun lalu telah berkembang dengan pembentukan dua kerja sama baru, yaitu dengan parlemen negara sahabat Republik Ceko dan Parlemen Uni Eropa.”

“Sebagai lembaga representasi daerah, DPD RI terus memantapkan peran konstitusionalnya dalam menjalankan tugas legislasi, pertimbangan, serta pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Sepanjang tahun 2018, DPD berperan penting dalam pengawasan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, Manajemen Kependudukan, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Regulasi Profesi Guru dan Kesejahteraannya.

DPD juga mendukung pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan pengelolaannya secara berkelanjutan. DPD juga turut mendukung Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang berkeadilan dan mendorong kemandirian daerah. Hal ini menjamin kepastian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa selaras dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.”

“Dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, BPK melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan sebagian besar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017.

Rekomendasi BPK yang diiringi dengan beragam dukungan lainnya juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari beberapa pemerintah daerah sesuai target yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019.

Di tahun 2018, BPK berinisiatif memberikan perhatian khusus pada suksesnya pengelolaan Dana Desa yang menyerap porsi cukup besar dari anggaran pemerintah.

Tidak kalah penting, BPK juga melanjutkan komitmennya untuk ikut mendukung pengelolaan kinerja keuangan internasional, guna menyukseskan pembangunan antarbangsa, di bawah agenda PBB. BPK terus aktif dalam berbagai Kongres Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia atau INTOSAI. BPK juga telah mengkoordinasikan persiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030 yang telah ditetapkan PBB.”

“Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung terus berinovasi, guna meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan layanan publik, seperti penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Melalui Perma itu, penyelenggaraan administrasi peradilan diubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi sistem elektronik melalui aplikasi e-court. Dengan begitu, pencari keadilan memperoleh berbagai kemudahan dan efisiensi yang cukup signifikan, mulai dari biaya pengajuan gugatan, waktu, dan lain-lain.

Demikian pula Mahkamah Konstitusi yang terus bekerja keras dalam menegaskan peran dan kontribusinya pada penguatan rule of law, konstitusionalisme, dan penerapan prinsip berdemokrasi di negeri kita. Sebagai wujud nyatanya, sampai dengan Juli 2018, MK sudah menerima 63 perkara.

Secara keseluruhan, pada tahun 2018 ini MK telah memutus dan mengadili sebanyak 112 perkara yang menjadi perhatian publik, seperti pengujian UU MD3 terkait dengan Pemanggilan Paksa oleh DPR, Hak Imunitas Anggota DPR, pengujian UU LLAJ yang berkaitan dengan Keberadaan Ojek Daring, hingga putusan MK yang memastikan Advokat dapat menjadi kuasa hukum di Peradilan Pajak.

Sama pentingnya, kita turut apresiasi upaya Komisi Yudisial dalam meningkatkan akuntabilitas peradilan melalui penegakan kehormatan dan pemeliharaan keluhuran martabat hakim. Selama tahun 2018, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 30 hakim.

KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi 117 hakim. Melalui upaya-upaya tadi, KY berketetapan untuk memastikan peningkatan kualitas peradilan yang makin berbasis pada keseimbangan, yaitu antara independensi kekuasaan kehakiman dengan penguatan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.”

Jokowi menutup pidatonya dengan mengutip kata bijak dari berbagai daerah. “Dari Ranah Minang, kita bersama-sama belajar: ‘Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang’. Berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Dari Tartar Pasundan, kita bersama-sama belajar: ‘Sacangreud pageuh, sagolek pangkek’. Kita harus bekerja bersama dengan komitmen dan konsistensi. Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama belajar: ‘Reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata’. Kita harus kerja keras bersama, ikhlas, dan berdoa agar tujuan kita tercapai. Dari Bumi Gora, kita bersama-sama belajar: ‘Bareng bejukung, bareng bebose’. Kita kerja bersama, kita nikmati bersama-sama jerih payah kita. Dari Banua Banjar kita bersama-sama belajar: ‘Waja sampai kaputing’. Kita kerja bersama dengan penuh semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah.” 

Semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah.