Natalius Pigai masuk urutan ketiga pejabat yang harus di-reshuffle
Survei dianggap sebagai alat pelindung kejahatan dan tidak mencerminkan objektivitas kinerja
Pigai mempertanyakan lembaga survei yang mengajari dia tentang HAM
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menolak hasil survei yang menilai kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, tak apa jika penilaian survei tak baik karena presiden sendiri, kata dia, tak percaya pada survei.
“Gak usah percaya. Kami tidak percaya dan presiden juga tidak percaya survei. Kami kerja aja kerja. Kerja-kerja-kerja. Lo mau nilai kami survei bagus gak apa-apa, tidak bagus juga tidak apa-apa,” ujarnya di Kantor Kemen HAM, Selasa (21/10/2025).
Hal ini merespons adanya hasil-hasil riset dalam momen satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang masuk usia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Laporan Celios dengan judul "Rapor 1 tahun Prabowo-Gibran" menyoroti sejumlah kementerian dan menteri di bawah Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dinilai belum menunjukkan kerja baik atau mendapat kritik publik.
Nama Natalius Pigai masuk urutan ketiga dari 10 pejabat dengan kinerja terburuk dan harus di-reshuffle. Kementerian HAM yang dipimpin Natalius Pigai dapat nilai urutan ketiga terbawah dengan skor -79, disusul oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia.
Dia mengatakan, survei jadi alat pelindung kejahatan. Menurut dia, di negara ini survei tidak bisa dijadikan patokan dan tidak mencerminkan objektivitas kinerja.
Dia pun menyarankan agar survei tidak dijadikan patokan. Hal ini disampaikan Pigai/ dalam paparannya di acara Hari Bhakti Kementerian Hak Asasi Manusia ke-1 dan Kick Off Menuju Hari HAM Sedunia di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).
"Survei itu alat justifikasi kejahatan. Survei itu alat payung kejahatan. Pelindung kejahatan. Pembenaran kejahatan kriminal," katanya.
Dia mengatakan, survei tidak mencerminkan realitas dan justru menjadi alat pembenaran pihak tertentu. Dia juga menilai para pelaku survei tak perlu mengajarinya soal hak asasi manusia.
“Kok mereka ngajarin saya HAM, korban HAM, pembela aktivis HAM, pembela HAM, kerja di NGO, kerja di pemerintah, Komnas HAM, Menteri HAM. Kok ngajarin saya? Mereka lebih hebat? Surveinya dilakukan oleh survei yang ahli-ahli ekonomi lagi. Waduh," ujar dia.