PKB Sindir Sikap PDIP: Konstitusi Tak Kenal Istilah Penyeimbang

22 Jun 2026, 17:49 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

PKB Sindir Sikap PDIP: Konstitusi Tak Kenal Istilah Penyeimbang

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Gini Kak

PKB menegaskan konstitusi Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun partai penyeimbang, serta menilai pemerintah Prabowo tengah bekerja keras untuk rakyat.
Jazilul Fawaid meminta PDIP memperjelas sikap politiknya dan menekankan pentingnya soliditas antarpartai demi mendukung program pemerintah menghadapi tantangan nasional.
PDIP melalui Said Abdullah menjelaskan posisi sebagai partai penyeimbang yang tetap mendukung kebijakan pro-rakyat sambil memberi kritik konstruktif agar pemerintahan berjalan objektif hingga 2029.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Jazilul dari PKB bilang kalau di aturan negara tidak ada kata oposisi dan juga tidak ada partai penyeimbang. Dia bilang pemerintah Pak Prabowo lagi kerja buat rakyat dan butuh semua partai bantu. PDIP lewat Pak Said bilang mereka mau dukung yang baik tapi tetap kasih kritik kalau ada yang kurang supaya kerja pemerintah makin bagus.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengakui konstitusi Indonesia tidak mengenal tentang oposisi. Namun, ia juga mengingatkan, dalam konstitusi tidak mengenal istilah partai penyeimbang.

Jazilul mengatakan, PKB tidak sedang ingin menyudutkan PDIP. Namun, ia mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja keras untuk rakyat.

"Yang jelas di dalam praktik politik kita ini kan juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu gak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang. Gak dikenal di sistem kita," kata Jazilul di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

1. PKB tekankan pentingnya kejelasan sikap politik PDIP

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)

Jazilul menilai, semua kader partai politik memiliki hak berpendapat di ruang-ruang publik. Namun, di tengah tantangan yang berat ini, pemerintah juga membutuhkan dukungan semua elemen bangsa, termasuk partai politik.

"Jadi soliditas dan kekompakan itulah yang akan mampu menghadapi semua tantangan, yang menurut saya cukup berat hari ini," kata Ketua Fraksi PKB DPR RI itu.

Oleh sebab itu, Jazilil menekankan, pentingnya kejelasan sikap politik PDIP sebagai oposisi atau mendukung pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah mengakui, program yang dijalankan tidak semua sempurna.

"Yang diinginkan oleh publik itu, supaya terwujud apa yang menjadi janji, program yang disampaikan oleh Pak Presiden," ujar dia.

2. PKB bantah jadi koordinator partai koalisi sentil politik dua kaki ala PDIP

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain PKB, sejumlah partai politik koalisi pemerintah, seperti Partai Demokrat, Golkar dan NasDem turut mempertanyakan sikap politik PDIP terhadap pemerintah.

Menurut Jazilul, ini merupakan hal wajar, karena semuanya paham bahwa Prabowo membutuhkan dukungan yang solid untuk menjalankan programnya. Kendati, dia membantah PKB mendorong partai-partai koalisi yang lain untuk mengkritik politik dua kaki ala PDIP pada pemerintahan Prabowo saat ini.

"Saya gak tahu soal itu, karena partainya masing-masing. Saya bukan koordinator juga, saya bukan koordinator, saya gak paham soal itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya sebagai lembaga," kata dia.

3. PDIP jelaskan perbedaan partai oposisi dan penyeimbang

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah minta pemerintah hapus subsidi industri karena bebani APBN. (IDN Times/Amir Faisol).

Sementara, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan partainya mendukung seluruh kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat, sekaligus mengkritik secara konstruktif jika kebijakan dinilai tidak sesuai kepentingan rakyat.

Menurut Said, posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi yang cenderung menyoroti kelemahan pemerintah untuk memperoleh keuntungan politik. Ia menilai kritik dan masukan objektif justru diperlukan agar pemerintahan berjalan baik hingga 2029.

"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas, yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden," kata Said kepada jurnalis, Sabtu, 20 Juni 2026.