Deddy Sitorus Heran, PDIP Tak Nikmati Kekuasaan Malah Kena Nyinyiran
- Deddy Yevri Sitorus menegaskan PDIP memilih berada di luar pemerintahan dan heran terhadap pihak yang nyinyir pada partai yang tidak menikmati kekuasaan.
- PDIP mengingatkan bahwa jika semua partai bergabung dalam pemerintahan, fungsi pengawasan DPR akan melemah dan kritik justru berpindah ke jalanan melalui aksi demonstrasi.
- Deddy menyindir bahwa bila seluruh partai berada di pemerintahan, Indonesia bisa menyerupai negara otoriter seperti Korea Utara, padahal perbedaan posisi politik penting bagi demokrasi.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, merespons pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, yang ikut mempertanyakan posisi partai berlambang banteng moncong putih itu. Deddy menyentil balik Golkar dengan meminta partai berlambang pohon beringin tersebut fokus bekerja agar tidak terjadi lagi pemadaman listrik bergilir. Sebab, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM tengah mengakali agar pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa tidak kembali terjadi.
PDIP kini tengah jadi sorotan lantaran dituding ikut mendukung demo mahasiswa yang memprotes program Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, hingga saat ini PDIP tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.
"Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurusi persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," ujar Deddy dalam keterangan yang dikutip, Minggu (21/6/2026).
Pria yang juga anggota Komisi II DPR itu kembali menyindir Golkar yang memilih sikap mengekor kepada rezim yang berkuasa, meskipun calon yang didukung dulu kalah di pemilu. Sedangkan PDIP sudah punya pengalaman menjadi oposisi selama satu dekade.
"Kami tak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," tutur Deddy.
1. PDIP heran kena nyinyiran saat memilih tak masuk lingkar kekuasaan
Lebih lanjut, Deddy memahami berada di dalam pemerintahan menguntungkan partai politik lantaran memberikan akses kepada kekuasaan. Sementara, hingga saat ini PDIP masih belum masuk ke kabinet. Tetapi, ia justru heran ketika banyak pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tak masuk ke dalam lingkar kekuasaan.
"Saya heran kenapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang tak menikmati kemewahan kekuasaan," kata Deddy.
PDIP, katanya, menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan. Sikap serupa sudah seharusnya juga ditunjukkan oleh Partai Golkar terhadap partai yang berada di luar pemerintahan.
Ia juga menjelaskan soal fungsi PDIP sebagai penyeimbang. Hal itu terlihat jelas di DPR saat ini. Mayoritas kursi di parlemen kini dikuasai oleh partai yang mendukung pemerintah. Ia bahkan menyinggung kondisi saat ini sudah mirip situasi saat Orde Baru.
"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda. Apakah DPR masih dibutuhkan?" tanyanya.
2. PDIP ingatkan bila DPR satu suara dengan pemerintah maka lebih banyak aksi demonstrasi di jalan
PDIP juga mengingatkan bila semua partai berada di dalam pemerintahan maka fungsi checks and balances akan pindah ke jalanan dalam bentuk demokrasi. Justru, kata Deddy, dengan tidak berada di dalam pemerintahan, PDIP memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan perbaikan dan kritik.
"Sekarang coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum? Bahkan, saya sering menerima curhat dari sesama anggota dewan soal betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi partainya ada di dalam pemerintahan," kata Deddy.
Tidak sedikit juga anggota DPR yang mendapat telepon dari sejumlah pihak karena pernyataannya di parlemen.
3. Deddy sindir bila semua partai di dalam pemerintahan maka Indonesia mirip Korea Utara
Deddy juga mempertanyakan mengapa ada partai yang terkesan tidak ikhlas bila PDIP berada di luar pemerintahan. Ia turut menyinggung negara yang tak memiliki fungsi penyeimbang, maka sudah menjelma menjadi negara otoriter.
"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis di China," katanya.
Sementara, ujarnya, Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehingga perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri.
