Politik Penyeimbang, Standar Ganda ala PDIP
- PDIP menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi maupun bagian dari koalisi pemerintah, dengan fokus pada kritik konstruktif terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
- Aksi demonstrasi mahasiswa 12 Juni 2026 memunculkan tudingan keterlibatan PDIP, yang kemudian dibantah partai tersebut namun tetap memicu desakan agar PDIP memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo.
- Sejumlah partai koalisi dan pengamat menilai posisi PDIP ambigu namun strategis, karena mampu menjaga komunikasi dengan pemerintah sekaligus bebas mengkritik tanpa terikat kepentingan kekuasaan.
Jakarta, IDN Times - "PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak."
Kalimat itu lantang disuarakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya, pada kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agutus 2025 silam. Taklimat tersebut sekaligus mempertegas standing position PDIP dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah konfigurasi politik paska pemilu 2024.
Meskipun di luar pemerintah, publik beberapa kali menyaksikan hubungan personal yang hangat antara Megawati dan Prabowo. Kedua tokoh kerap menampilkan simbol keakraban dan penghormatan. Pada peringatan Hari Pancasila 2026, Megawati terlihat menggandeng tangan Prabowo setelah Kepala Negara selesai berpidato lebih kurang 30 menit di atas mimbar di halaman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin (1/6/2026) pagi. Momen hangat itu jadi simbol relasi kedua tokoh dalam landscape politik nasional.
Sementara pada kesempatan yang berbeda, Megawati justru membela mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa. Mereka diminta agar jangan takut menyalurkan aspirasinya di ruang publik karena Indonesia negara demokrasi.
Situasi ini justru memunculkan pertanyaan ketika relasi personal tokoh utamanya terjalin baik, sejauh mana PDIP mampu menjaga jarak politik dari pemerintah sebagai partai yang berada di luar kekuasaan?
1. PDIP sebagai penyeimbang pemerintah
Sejumlah elite PDIP kembali mempertegas peran PDIP dalam tatanan politik nasional. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyatakan, PDIP mendukung seluruh kebijakan Prabowo yang pro-rakyat, sekaligus mengkritik secara konstruktif jika kebijakan dinilai tidak sesuai kepentingan rakyat.
Menurut Said, posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi yang cenderung menyoroti kelemahan pemerintah untuk memperoleh keuntungan politik. Ia menilai kritik dan masukan objektif justru diperlukan agar pemerintahan berjalan baik hingga 2029.
Hal serupa juga disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani bahwa, kritik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersifat konstruktif bukan secara negatif.
Puan menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai politik di luar pemerintahan di parlemen. Menurut dia, meskipun posisinya 1:7, PDIP akan tetap melontarkan kritik terhadap kebijakan Prabowo yang dirasa kurang berpihak bagi rakyat. "Bukan kalah atau menang, tapi justru memberikan masukan agar ada perbaikan," kata Ketua DPP PDIP itu.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, kritik terhadap pemerintah sangat wajar karena proses check and balances dibutuhkan dalam negara demokrasi.
"Tetapi juga bersikap kritis karena demokrasi memang memerlukan check and balances," ujar Hasto di Sekolah Partai, Minggu (17/8/2025).
2. PDIP jangan abu-abu dan berpolitik dua kaki
Mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026) di Bundaran HI. Namun, Aliansi BEM Bersatu menduga aksi demonstrasi tersebut ditunggangi kepentingan politik. Juru Bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula menyoroti dugaan kehadiran kader PDIP Andi Widjajanto di tengah massa aksi.
Selain itu, kendaraan yang digunakan pimpinan aksi disebut terkait dengan keluarga tokoh yang pernah terlibat dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Meskipun dugaan tersebut dibantah oleh PDIP, namun tetap memantik reaksi partai politik (parpol) di lingkaran koalisi pemerintah.
Isu ini memunculkan reaksi di lingkaran koalisi. Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, meminta PDIP menunjukan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintah. Ia meminta, PDIP tidak bersikap abu-abu apakah berada di jalur oposisi atau mendukung pemerintah.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di Gedung DPR, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, sikap yang tidak tegas bisa menimbulkan kesan mengganggu jalannya program-program pemerintah. Kendati demikian, PKB tetap menghormati perbedaan pandangan politik. Namun, ia menilai sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kesan mengganggu upaya pemerintah menjalankan agenda kerjanya.
"Selama ini kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi, posisinya supaya gentle saja," katanya.
3. PDIP harus jelaskan ke publik maunya apa
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, demokrasi yang sehat, rakyat berhak mengetahui secara jelas posisi politik setiap partai politik, termasuk PDIP.
Menurut Herzaky, kejelasan sikap politik penting untuk menghindari tafsir yang berbeda-beda di masyarakat. Sebab, publik berhak mengetahui apakah PDIP memilih menjadi bagian dari pemerintah atau menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Kendati demikian, Demokrat mengatakan, tidak ada yang salah dengan pilihan politik apa pun PDIP. Baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurut dia, sikap yang diambil PDIP merupakan pilihan yang sah dan terhormat dalam sistem demokrasi.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujar Herzaky, Sabtu (20/6/2026).
Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji turut mempertanyakan apa yang ingin diseimbangkan oleh PDIP. Ia mengatakan, status penyeimbang ala PDIP memiliki makna yang luas dalam tatanan politik nasional. Kendati, Golkar menghormati PDIP.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," kata Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," imbuhnya.
4. Politik penyeimbang PDIP bisa ditafsirkan dua kaki
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Prof. Aditya Perdana mengatakan, sikap politik PDIP ambigu dan bisa diinterpretasikan dua kaki. Padahal, konsep partai oposisi jelas diartikan berada di luar pemerintahan.
Namun, dalam konteks Indonesia, para elite politik terlalu denial untuk mengatakan hitam putih, baik di dalam maupun di luar kekuasaan. Sebuah keniscayaan bagi parpol untuk menjadi bagian kekuasaan, karena di luar kekuasaan tidak menguntungkan dari sisi finansial partai.
"Bagi PDIP atau parpol yang menyatakan di luar kekuasaan itu maknanya memang ambigu dan bisa jadi diinterpretasikan dua kaki," kata Aditya saat dihubungi IDN Times, Minggu (21/6/2026).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, berpandangan, selama ini PDIP berada pada posisi yang relatif menguntungkan. PDIP lebih leluas mengkritik pemerintah ketika muncul kebijakan yang mendapat penolakan. Di sisi lain, komunikasi politik tetap terjaga dengan. Semakin PDIP mempertahankan posisi politik yang fleksibel tersebut, nilai tawar politiknya juga semakin kuat dalam konfigurasi peta kekuasaan nasional.
"Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDIP bisa mengambil jarak. Tetapi ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDIP tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah," kata Arifki, Sabtu (20/6/2026).
Oleh karena itu, Arifki melihat pernyataan PKB bukan sekadar meminta kejelasan sikap PDIP. Lebih jauh, hal itu mencerminkan kegelisahan sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya daya tawar politik PDIP di luar pemerintahan tetapi akses dan pengaruh dalam dinamika politik nasional tetap ada.
5. PDIP lebih leluasa mengkritik pemerintah?
Analis politik dari lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai, tidak ada partai politik mana pun yang berhak meminta penjelasan sikap politik PDIP karena yang berhak hanya Presiden Prabowo. Di sisi lain, PDIP, tidak mendapatkan kompensasi apapun di kabinet sehingga wajar bila partai berlambang banteng tersebut memiliki peran yang lebih fleksibel ketika merespons terhadap situasi pemerintahan.
Lebih jauh, Arya mengatakan, secara umum perilaku partai politik dalam koalisi maupun sebagai oposisi lebih ditentukan oleh kompensasi politik. Pola tersebut terlihat sejak pemilu sebelum-sebelumnya terutama ketika proses pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden terpilih.
"PDIP tidak mendapatkan kompensasi di kabinet, itu memberikannya peluang untuk dapat memberikan respons terhadap situasi pemerintah," kata Arya kepada IDN Times, Minggu (21/6/2026).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menegaskan, sikap PDIP sangat jelas sebagai penyeimbang pemerintah. Sebaliknya, justru sikap abu-abu itu jika politik hanya ditentukan oleh kedekatan dengan penguasa atau transaksi jabatan.
Ganjar menyampaikan, PDIP berupaya mendengarkan suara di masyarakat. Sebab, tantangan sekarang adalah punya nyali untuk mau mendengar suara rakyat.
"Abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi/jabatan bukan oleh substansi kebijakan," kata Ganjar kepada IDN Times.
Selain itu, Ganjar juga menekankan, fungsi parlemen dalam sistem demokrasi bukan sekadar mendukung atau menentang pemerintah. Namun, parlemen memiliki tugas utama mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan aspirasi masyarakat tetap diperhatikan.
"Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan & merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca," kata Mantan Gubernur Jawa Tengah.
