PKB Finalisasi HMP Respons Polemik Ijazah Gibran: Coming Soon!

Khozin menegaskan, PKB saat ini tidak sedang berpindah haluan, melainkan sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat dalam merespons polemik ijazah Gibran. Menurutnya, Hak Angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah.

“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” kata Khozin.

Ia menyebutkan Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP.

"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,” ucap Khozin.

Khozin mengatakan, polemik ijazah Gibran pascaputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan perdebatan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A ayat (1) UUD 1945, mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi “tidak pernah memenuhi syarat pencalonan” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat” sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” tanya Khozin.

Pertanyaan konstitusional tersebut menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP.

“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” kata Khozin.

Diketahui, Putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 memuat pertimbangan bahwa MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan, meskipun permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Advokat senior, Denny Indrayana, mendesak Gibran Rakabuming Raka segera mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hal itu lantaran sudah ada putusan dari MK dan MA terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Namun hingga hari ini, Gibran terlihat masih bertugas seperti biasa sebagai wpares. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ia segera menanggalkan jabatannya itu. Menurut Denny, hal tersebut bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

"Langkah yang sekarang ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tetap dalam tanda kutip tidak berkenan mundur, maka itu adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Padahal, dua mahkamah sudah dalam posisi satu garis menyatakan dia tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai wakil presiden," ungkap Denny dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, 2 November 2026.