PKB Sebut Safari Politik Prabowo Tak Bakal Pengaruhi Hak Angket Pemilu

29 Mar 2024, 11:35 WIB

Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan, safari politik yang dilakukan calon presiden (capres) pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto, tak akan mempengaruhi hak angket pemilu. Prabowo memang telah menemui sejumlah ketua umum partai politik setelah KPU menetapkan hasil pemilu.

Prabowo sudah bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga telah menghadiri acara buka bersama yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat.

Luluk mengatakan, safari politik itu wajar dilakukan. Apalagi, Prabowo adalah capres pemenang Pemilu 2024. Menurutnya, siapa pun capres pemenang pemilu akan melakukan hal serupa.

“Itu biasa itu hal yang sangat normal sebagai ketum partai dan dinyatakan KPU sebagai pemenang lalu melakukan silaturahmi saya lihat itu merupakan hal yang normal,” kata Luluk kepada wartawan, dikutip Jumat (29/3/2024).

1. Pertemuan politik tak bakal berangus hak angket di parlemen

Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah (IDN Times/Amir Faisol)

Luluk meyakini pertemuan politik itu tidak akan berdampak besar terhadap penggembosan hak angket di parlemen. Menurut dia, pertemuan politik dan hak angket di parlemen merupakan dua hal berbeda.

PKB sebagai salah satu partai yang mau menggulirkan hak angket masih optimistis hak konstitusional DPR ini akan terus berjalan.

“Kalau pertemuan politik itu adalah kerja kerja politik ya, kalau hak angket ini hak konstitusional di parlemen,” ujar dia.

Namun, Luluk mengatakan, PKB tidak mau konyol dalam menggunakan hak angket dengan mempertimbangkan kalkulasi penghitungan politik secara akurat. PKB juga tidak mau hak angket layu sebelum berkembang.

Oleh sebab itu, dia mengatakan dukungan dari fraksi-fraksi partai politik di parlemen sangat penting untuk terus diperjuangkan. Tujuannya, agar mendapat dukungan dari separuh anggota DPR saat mengusulkan hak angket tersebut.

“Kita nggak mau konyol, justru ini sangat penting jangan sampai ini tidak berhasil dari pengusulannya, makanya kita harus tunggu dari beberapa fraksi agar dukungannya maksimal,” kata dia.

2. Hak angket pemilu sah digunakan di parlemen

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) saat menjawab pertanyaan awak media usai memimpin rapat paripurna. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Ketua DPR RI itu menegaskan, hak angket merupakan hak anggota. Oleh sebab itu, hak angket sah-sah saja dilakukan di parlemen jika dibutuhkan untuk kebaikan bangsa.

Hanya saja, Puan mengatakan, pihaknya masih akan melihat berbagai kemungkinan dan mempertimbangkan urgensi penggunaan hak angket Pemilu 2024.

“Kita lihat-lihat, paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya, boleh saja, tapi kan belum ada, kita lihat dulu gimana di lapangan,” tutur dia.

3. PDIP harap hak angket pemilu digunakan

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) saat menjawab pertanyaan awak media usai memimpin rapat paripurna. (IDN Times/Amir Faisol)

Puan mengatakan, PDIP melihat hak angket memang harus dilakukan oleh anggota DPR. Apalagi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD) telah mengatur bahwa pengajuan hak angket dapat dilakukan oleh 25 anggota dengan minimal dua fraksi.

Oleh karena itu, pimpinan DPR akan menunggu pengajuan hak angket demi menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Namun, ia menegaskan, belum ada pergerakan dari anggota untuk menggunakan hak konstitusional mereka.

“Kalau itu memang sudah ada, ya, tentu saja kita akan menunggu bagaimana, sampai sekarang kan belum ada,” tutur dia.