PKS Usul DPR Bikin Pansus Usut Kasus Pagar Laut Misterius

21 Jan 2025, 12:13 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

IDN Times/Maya Aulia Aprilianti

Intinya sih...

Fraksi PKS usul DPR bentuk pansus untuk mengusut pagar laut misterius di Tangerang, Banten
Pemagaran laut hambat akses nelayan dan ciptakan ketimpangan pemanfaatan sumber daya laut
PKS desak pemerintah lindungi hak masyarakat pesisir, tindak tegas pelaku pemagaran ilegal

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono, mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut polemik keberadaan pagar laut misterius sepanjang lebih dari 30 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia menyampaikan, pemagaran laut tersebut secara nyata dilakukan tanpa memperhatikan institusi negara, menghambat akses nelayan, dan menciptakan ketimpangan pemanfaatan sumber daya laut.

"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab," ujar Riyono dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

1. Desak pemerintah usut tuntas

Pagar laut di Bekasi. (IDN Times/Imam Faishal)

PKS pun mendesak agar pemerintah melindungi hak masyarakat pesisir, salah satunya dengan terus mengusut tuntas polemik pagar laut tersebut.

"(PKS) mendesak pemerintah untuk melindungi hak hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah," ucap Riyono.

"Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," sambung dia.

2. Tindak tegas pihak yang terlibat

IDN Times/Maya Aulia Aprilianti

Selain itu, PKS juga menekankan agar pihak yang terlibat bisa ditindak secara tegas. Pasalnya pagar laut yang dibangun itu ilegal dan merugikan sektor perikanan nasional.

"Tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional," tegasnya.

3. Titiek Soeharto panggil Menteri KKP terkait polemik pemagaran laut

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (IDNTimes/Muhammad Ilman)

Ditemui terpisah, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait polemik pemagaran laut di perairan Tangerang Banten, pada Rabu (22/1/2025). Ia berharap Menteri KKP tidak berhalangan hadir.

"Kami akan ketemu Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok ya kalau mereka tidak ada sidang kabinet," kata Titiek Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Titiek juga mengaku Komisi IV DPR RI akan meninjau langsung pemagaran laut di perairan Tangerang Banten. Adapun usulan pembentukan panitia khusus (pansus) pemagaran laut, ia masih melihat bagaimana dinamika politik yang berkembang di DPR RI.

Yang terpenting, kata dia, kasus pemagaran ini segera diselesaikan oleh pemerintah karena sudah berjalan hampir satu bulan lamanya. Ia meminta dalang dibalik pemagaran itu harus diusut secara tuntas.

"Yang penting, ini udah lama udah sebulan moso nggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 km loh itu sama dengan separuh Jagorawi kan. Dan itu pagernya adanya di laut bukan di darat. Kan susah bikinnya ya," kata dia.