Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon terkait penulisan ulang sejarah Indonesia. Dia meminta proses penulisan sejarah harus dilakukan secara transparan.
"Rencananya kami akan undang beliau hari Senin (26/5/2025) depan. Ini untuk menanyakan penulisan ulang sejarah," kata Hadrian dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5/2025).
Selama ini, kata Hadrian, pihaknya belum menerima penjelasan secara langsung dari Menbud Fadli Zon. Dia tidak memungkiri bahwa penulisan ulang sejarah itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menolaknya.
Komisi X DPR RI, lanjutnya, tidak mengetahui latar belakang, alasan, tujuan, dan progres dari penulisan ulang sejarah. Yang paling mengetahui adalah Kementerian Kebudayaan itu sendiri.
Sejumlah kelompok masyarakat mengadu ke Komisi X terkait penulisan ulang sejarah. Salah satunya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang terdiri dari para ahli, sejarawan, aktivis, hingga arkeolog. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X, Senin (19/5), mereka menyatakan penolakannya terhadap proyek tersebut.
"Kami masih terus mendengarkan masukan dari masyarakat. Kami persilakan masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya ke Komisi X," kata dia.
Dia mengatakan, berbagai masukan itu akan disampaikan dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan, pada Senin mendatang. Pihak kementerian harus terbuka dengan berbagai masukan dan saran dari masyarakat.
Jadi, Kementerian Kebudayaan harus menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Karena proses penulisan ulang sejarah membutuhkan berbagai masukan dan pemikiran dari berbagai pihak.
"Kementerian Kebudayaan harus menyerap masukan sebanyak-banyaknya. Selain itu, mereka juga harus transparan dalam penulisan ulang sejarah," ungkap Ketua DPW PKB NTB itu.
Menurut Lalu Ari, jangan ada yang ditutup-tutupi dalam proses penulisnya, karena sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga masa depan. Sebab, buku sejarah itu nanti akan menjadi rujukan oleh generasi masa depan bangsa.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah supaya jangan buru-buru untuk menulis ulang sejarah Republik Indonesia. Adapun, sejarah versi baru ini dijadwalkan akan diluncukan pada momentum HUT ke-80 RI.
Menurut Puan, penulisan ulang sejarah ini harus dilakukan dengan penuh hati-hati, sehingga dapat menghasilkan fakta-fakta sejarah yang lebih auntekik dan kredibel.
"Itu pasti jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5).