Puan Ingatkan Pemerintah soal Penulisan Ulang Sejarah: Jangan Buru-buru
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, memperingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menulis ulang sejarah Indonesia di HUT ke-80 RI.
- Penulisan sejarah harus dilakukan dengan hati-hati dan jujur tanpa mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada.
- Sejarah versi baru ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muda Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rrakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah supaya jangan buru-buru untuk menulis ulang sejarah Republik Indonesia. Adapun, sejarah versi baru ini dijadwalkan akan diluncukan pada momentum HUT ke-80 RI.
Menurut Puan, penulisan ulang sejarah ini harus dilakukan dengan penuh hati-hati, sehingga dapat menghasilkan fakta-fakta sejarah yang lebih auntekik dan kredibel.
"Itu pasti jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
1. Jangan sampai mengaburkan fakta yang ada
Puan juga mewanti-wanti pemerintah, agar penulisan ulang sejarah Indonesia tidak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Ia menekankan, pentingnya meluruskan sejarah secara jujur tanpa menghapus bagian yang pahit.
Puan mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan terkait rencana penulisan sejarah versi baru ini.
“Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang sejarah, tapi kemudian tidak meluruskan sejarah. Jadi jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” ujar Puan.
2. Sejarah versi baru harus jadi pembelajaran
Diakui Puan, sejarah memang pasti ada yang baik dan pahit. Namun, penulisan sejarah versi baru itu nantinya dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muda Indonesia.
Puan menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir dari para pejuang-pejuang bangsa yang melewati pahit dan getirnya sebuah perjuangan.
Dia mengatakan, saat ini Komisi X DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat bersama para sejarawan demi menggali informasi yang utuh.
"Kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," kata dia.
3. Komisi X belum tahu rencana penulisan sejarah baru
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi secara rinci mengenai rencana penulisan ulang sejarah nasional yang tengah menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan, Komisi X belum pernah diajak berdiskusi langsung oleh pihak terkait, termasuk Kementerian Kebudayaan, mengenai substansi maupun mekanisme revisi tersebut.
Hal tersebut disampaikan, Hetifah Sjaifudian dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2026).
“Terus terang kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya dan sebagainya,” ujar Hetifah.
Diketahui, Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon mengungkapkan, penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan akan rampung pada 17 Agustus 2025 sekaligus menjadi hadiah bagi HUT ke-80 RI.
Adapun, penulisan ulang sejarah Indonesia salah satunya untuk mengubur dalam-dalam narasi yang menyebutkan bahwa negara ini dijajah Belanda selama 350 tahun.
