Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya membenarkan tindak penjemputan paksa yang dilakukan personel Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) terhadap Cakra Adi Negara (CAN) pada Jumat dini hari, 20 November 2026 di kediamannya. Penjemputan itu merupakan tindak lanjut dari laporan dugaan pencemaran nama baik atau fitnah di media elektronik yang melibatkan Cakra, dengan pelapor diketahui berinisial AW.
"Unggahan yang diduga mencemari nama baik ditayangkan di Facebook pada 21 Oktober 2026. Di dalam unggahan tersebut, akun Facebook Cakra memuat sejumlah narasi, antara lain mengaitkan DW dengan persoalan dana terkait Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Bhudi Hermanto kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Sabtu (21/11/2026).
DW diketahui membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 3 November 2026. Laporan itu, kata Bhudi, kemudian ditindaklanjuti oleh Ditressiber Polda Metro Jaya melalui serangkaian proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian sesuai prosedur hukum.
Proses penjemputan terhadap Cakra menuai sorotan luas dari publik karena terjadi tak lama usai Cakra memuat unggahan di platform Threads terkait rekam jejak bisnis Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis, 19 November 2026. Rekam jejak Dasco tersebut diperoleh dari laporan tahunan MNC Digital Entertainment 2022.
Pelapor DW melaporkan Cakra diduga telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 433 yang mengatur soal tindak pidana pencemaran nama baik. Publik mencurigai Cakra diproses hukum bukan lantaran unggahan terkait dugaan penerimaan uang kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), melainkan karena mengulik rekam jejak Dasco.