Politikus PDIP Sebut Kritik Kampus ke Jokowi Bukan Politis

06 Feb 2024, 18:43 WIB

Politikus PDIP Aria Bima ultimatum Ketua KPU RI untuk lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Politikus PDIP Aria Bima menyebut, kritikan yang disampaikan oleh sejumlah akademisi dari perguruan tinggi terhadap pemerintah murni atas dasar keresahan yang mereka rasakan.

Bima yakin kritikan itu tidak bersifat politis, karena akademisi yang melontarkan kritik tidak sedikit. Sehingga ia tidak melihat ada upaya politisasi dibalik penyampaian kritikan oleh sejumlah sivitas akademika.

"Iya mereka kan terjadi keresahan yang saya lihat kok masif dirasakan oleh semua kampus. Saya tidak melihat ada suatu yang politisasi siapa," kata Aria Bima di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

1. Kritikan para akademisi bentuk politik kebangsaan

Politikus PDIP Aria Bima ultimatum Ketua KPU RI untuk lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Aria Bima, kritikan yang disampaikan oleh sejumlah akademisi tersebut bagian dari politik kebangsaan. Menurut dia, para akademisi sangat jujur untuk menyampaikan kebenaran.

Oleh karena itu, ia tidak yakin kalau kritikan tersebut dipolitisasi. Ia justru mempertanyakan apa motivasi para akademisi jika kritikannya bersifat politis.

"Politisasi butuh apa kampus. Kampus dipolitisasi oleh penguasa dengan jabatan, dengan fasilitas. Ini risiko, ini kampus ngomong kayak gitu kan kampusnya bisa dibrangus bisa macem-macem," ucapnya.

2. Puan dukung kritikan civitas akademika perguruan tinggi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta supaya putusan DKPP ditindaklanjuti. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, DPR mendukung atas kritikan yang disampaikan oleh sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia terhadap pemerintah.

DPR, kata dia, akan selalu mendukung supaya Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan jujur, adil. Kemudian seluruh aparat bersikap netral.

Menurut dia, kritikan yang disampaikan oleh sejumlah akademisi bentuk aspirasi bagaimana mereka mau menyuarakan agar Indonesia tetap bisa menjadi negara yang menjaga persatuan dan kesatuan.

"Menjaga aturan-aturan perundangan dan konstitusi di dalam koridornya," ucap dia.

3. Respons Istana terkait kritikan dari sejumlah akademisi

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana (IDN Times/Istimewa)

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap kritikan sebagai kebebasan berpendapat, sehingga menjadi hak bagi semua warga negara.

Kritik menurutnya adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara ini. Ia pun mewajarkan adanya perbedaan pendapat yang disampaikan oleh sejumlah pihak.

"Demikian pula perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi," kata Ari.