Polri Gagalkan Penyelundupan HP dan Bawang, DPR: Kejar Sampai Akar!

Habiburokhman memuji langkah cepat Satgas Penegakan Hukum Penyeludupan Polri yang menindaklanjuti perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperketat pemberantasan penyelundupan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dia mengatakan, hanya dalam waktu empat hari setelah instruksi keluar, Satgas yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan kinerja yang luar biasa nyata dan berdampak besar bagi stabilitas ekonomi nasional.

"Saya selaku Ketua Komisi III DPR RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan acungan jempol kepada Polri, khususnya Satgas Gakkum Penyelundupan, atas respons yang sangat cepat, taktis, dan progresif dalam menindaklanjuti perintah Bapak Presiden RI untuk memberantas segala bentuk penyelundupan di tanah air," kata Habiburrahman.

Habiburokhman mengatakan, Polri berhasil membongkar kasus-kasus penyelundupan seperti 57 ribu unit handphone asal China, bawang putih, bawang merah, dan cabai kering asal China, India, dan Belanda seberat 25 ton hingga pakaian bekas impor asal Korea Selatan senilai Rp669 miliar.

"Terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Satgas Gakkum Penyelundupan. Teruslah bekerja demi melindungi hukum, masyarakat, dan perekonomian bangsa," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Keuangan untuk mengatasi aksi-aksi penyelundupan.

Prabowo menegaskan, saat ini masih ada pekerjaan rumah besar yang masih belum terselesaikan. Salah satunya, kata dia, terkait kebocoran keuangan negara akibat praktik penyelundupan.

Oleh karena itu, dia memberikan tugas khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan penyelundupan.

"Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada anda untuk menegakkan itu," ujar dia di Kejaksaan Agung RI, Jumat (10/4/2026).