Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta (17/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
  • Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri.

  • Kompolnas dilibatkan untuk memantau dan mengawasi proses persidangan, yang melibatkan pendamping hukum serta penuntut dari Polri.

  • Polri belum mengungkap hasil pemeriksaan dugaan penyadapan dan menyatakan proses sidang masih berlangsung hingga seluruh tahapan selesai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Selasa (17/11/2026)

Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang hingga akses ilegal.

sekitar pukul 09.00 WIB

Sidang KKEP dimulai di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2, Gedung Divpropam Polri.

hari ini

Trunoyudo menyampaikan keterangan mengenai sidang dalam jumpa pers di depan Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal.
  • Who?
    Divpropam Polri menggelar sidang terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo dan dipantau Kompolnas.
  • Where?
    Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2, Gedung Divpropam Polri.
  • When?
    Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 09.00 WIB.
  • Why?
    Sidang memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang hingga akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri.
  • How?
    Proses berlangsung melalui sidang etik dengan pendamping hukum dari Divkum Polri, penuntut dari Divpropam, serta pemantauan dan pengawasan Kompolnas.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Polri sedang memeriksa Irjen Eko Hadi dalam sidang aturan kepolisian. Ia diduga memakai wewenang dan akses yang tidak semestinya. Sidang berlangsung di Gedung Divpropam Polri pada 17 November 2026. Kompolnas ikut mengawasi. Hasil sidang belum ada karena prosesnya masih berjalan. Polri juga masih memeriksa kabar penyadapan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pelibatan Kompolnas dalam pemantauan sidang menunjukkan adanya pengawasan terhadap proses penegakan Kode Etik Profesi Polri. Polri juga menyatakan pemeriksaan dilakukan tanpa membedakan pangkat dan jabatan, serta mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, fakta, dan bukti sebelum keputusan diambil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EHS), Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang hingga akses ilegal atau illegal access di lingkungan Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, sidang KKEP dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2, Gedung Divpropam Polri.

"Pada hari ini, Selasa, 17 November 2026, tepatnya tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," ujar Trunoyudo dalam jumpa pers di depan Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Sidang tersebut dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap Anggota. Sementara itu, Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan bertindak sebagai Wakil Ketua Komisi bersama tiga anggota lainnya.

1. Eko Hadi diduga salahgunakan wewenang hingga akses ilegal

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta (17/11/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Trunoyudo menjelaskan, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan etik tersebut. Di antaranya dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan melakukan akses ilegal.

Dugaan akses ilegal itu disebut menggunakan akses di lingkungan Bareskrim Polri, khususnya Bagian Monitoring (Bagmon) Robinopsnal. Dugaan tersebut berkaitan dengan masa jabatan Eko Hadi sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Polri memastikan, proses pemeriksaan etik dilakukan tanpa membedakan pangkat dan jabatan personel yang diperiksa.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," kata dia.

2. Kompolnas ikut pantau jalannya sidang etik

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso (IDN Times/ IG polritvradio.official)

Dalam persidangan tersebut, terdapat dua personel Divisi Hukum (Divkum) Polri yang bertugas sebagai pendamping hukum bagi terduga pelanggar. Sementara itu, dua personel Divpropam bertindak sebagai penuntut.

Trunoyudo juga memastikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dilibatkan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses persidangan.

"Kompolnas kami libatkan untuk melakukan pemantauan, monitoring, dan pengawasan serta melihat bagaimana secara prosedur. Nanti pada hasil putusan kita akan bersama-sama," ujar dia.

Dia mengatakan, seluruh proses penegakan Kode Etik Profesi Polri harus berjalan secara profesional, prosedural, proporsional, serta menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Polri juga berkomitmen tidak memberikan toleransi terhadap personel yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Setiap anggota harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Polri belum ungkap hasil pemeriksaan dugaan penyadapan Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Terkait dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk kabar yang menyebut nama Raffi Ahmad dan Najwa Shihab sebagai salah satu pihak yang disadap, Trunoyudo belum memberikan jawaban.

Dia mengatakan, informasi yang berkembang masih perlu didalami melalui proses pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia.

Menurut dia, Polri akan mengedepankan procedural justice dengan menguji berbagai informasi, termasuk melalui bukti faktual dan pendekatan ilmiah atau scientific sebelum mengambil keputusan berdasarkan aturan hukum.

"Pertanyaan tadi belum dapat kami jawab, ya. Tadi pernyataan tersebut, tentu ini tidak bisa dilakukan secara di luar prosedur hukum," kata dia.

Trunoyudo juga belum memastikan berapa lama sidang etik Eko Hadi akan berlangsung. Dia mengatakan, proses persidangan masih berjalan dan hasilnya akan disampaikan setelah seluruh tahapan selesai.

"Proses ini masih berlangsung, dan tentunya nanti pada perkembangan hasil dari persidangan ini akan kami sampaikan lebih lanjut sebagai akuntabilitas," ujar dia.

Dia turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum ada kepastian berdasarkan proses hukum.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More