Jakarta, IDN Times - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah mengusut delapan perusahaan diduga terkait dengan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit, mengatakan, dalam pengusutan ini Polri bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Kami juga menangani delapan korporasi dan kami bekerja sama dari Kemenhut dan KLH yang sebelumnya sudah memberikan sanksi administrasi pembekuan dan pencabutan terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan,” kata Sigit usai rakor lintas sektoral di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2026).
Sigit mengatakan, Polri akan memberikan tindakan tegas kepada perorangan maupun perusahaan yang melakukan pembakaran hutan.
"Dan ini akan kami dalami apakah di dalamnya juga terdapat unsur pidana dan kalau itu ada maka kami akan proses. Karena untuk proses pidana, ini kita bisa terapkan undang-undang terkait dengan kawasan hutan, undang-undang terkait dengan masalah perkebunan, dan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pasalnya bisa kita terapkan secara berlapis," kata Sigit.
Sejauh ini Polri telah menetapkan 138 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana karhutla di Indonesia.
Sigit mengatakan, ratusan orang yang ditetapkan tersangka itu berdasarkan 200 laporan polisi yang ditangani oleh Bareskrim Polri maupun Polda.
"Kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian," kata Sigit.
Sigit memaparkan, ratusan orang tersebut dijadikan tersangka lantaran dugaan tindak pidana kesengajaan ataupun kelalaian terkait kebakaran hutan dan lahan.
"Ada 119 sengaja dan 19 lalai. Jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah," ujar Sigit.